Digaji Hampir 20 Juta, Kemdikbud Kembali Kirim Guru ke Perbatasan Malaysia

0
Foto: suarakarya.co.id/istimewa

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kembali mengirim 94 guru ke sekolah di perbatasan Malaysia. Para guru selain direkrut lewat seleksi yang ketat, juga diberi bekal pengetahuan tentang nasionalisme yang akan diteruskan ke para siswanya.

“Jiwa nasionalisme penting ditanamkan ke siswa, karena mereka tinggal di perbatasan yang dengan mudahnya pindah ke negara lain,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy saat melepas 94 guru yang akan mengajar ke perbatasan Malaysia, di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dalam kesempatan itu, Muhadjir didampingi Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kemdikbud, Supriano.

Supriano menjelaskan, setiap guru menandatangani kontrak mengajar selama 2 tahun. Mereka digaji mahal, yaitu Rp19,5 juta per bulan sebagai kompensasi karena bersedia mengajar di wilayah terpencil dengan minim fasilitas.

“Meski terlihat sulit, program ini menarik perhatian lulusan prodi kependidikan. Bahkan, proses rekruitmen terbilang ketat. Dari 2.932 pelamar, hanya 94 orang yang diterima,” ucap Supriano seraya menyebut seleksi dan pelatihan bagi guru tersebut dilakukan sejumlah LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) di Indonesia.

Ditambahkan, pengiriman guru ke wilayah perbatasan Malaysia sudah dilakukan Kemdikbud yang ke-10. Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 225 guru bina mengajar di wilayah itu. Sedangkan guru lokal sebanyak 429 orang.

“Guru yang senang bekerja di wilayah itu dapat mengajukan perpanjangan kontrak. Jika kinerjanya bagus, bisa diperpanjang. Karena tak mudah mencari guru yang mau tinggal di perbatasan yang serba minim fasilitas,” ujarnya.

Sebagai informasi, industri kelapa sawit di Malaysia memiliki daya tarik bagi sebagian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mendulang rezeki di sana. Dalam Undang-Undang (UU) di Malaysia, pekerja migram yang memiliki gaji dibawah RM 5 ribu tidak boleh membawa keluarga. Meski dilarang, tak sedikit dari mereka yang membawa keluarganya.

Seiring perjalanan waktu, banyak anak yang dilahirkan di sana berstatus ilegal karena tidak memilki dokumen yang sah. Persoalan menjadi kompleks saat anak masuk usia sekolah. Karena tak punya dokumen resmi, anak-anak itu tidak bisa masuk pendidikan formal.

Supriano memperkirakan ada sekitar 50 ribu anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, terutama sektor perkebunan. Dari jumlah itu baru sekitar 18 ribu anak yang bersekolah. Mereka belajar di 160 Community Learning Center (CLC) yang dibangun pemerintah Indonesia di 3 lokasi yaitu Kota Kinibalu, Tawau dan Kuching (Serawak).

“CLC dibangun pemerintah untuk memenuhi hak asasi anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar. Bagi anak TKI Malaysia yang ingin anaknya sekolah hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau SMK yang ada di kota besar terdekat,” katanya.

Namun, diakui Supriano, siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA tak terlalu banyak. Karena biasanya, orangtua akan mengawinkan anaknya, terutama perempuan saat tumbuh agak besar. Jika anak laki-laki ikut bapaknya bekerja di kebun.

“Ini salah satu alasan banyak siswa CLC yang tak lanjut sekolah ke SMA, karena keburu dikawinkan orangtuanya. Apalagi jika anaknya perempuan,” ucap Supriano seraya menambahkan bahwa tantangan pendidikan terberat di wilayah itu justru datang dari orangtua siswa sendiri. (Tri Wahyuni)