JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menggelar forum internasional layanan publik (International Public Service/IPS). pada 7-8 November mendatang di Jakarta. Rencananya, forum dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Forum akan dihadiri perwakilan dari 8 negara. Mereka akan membagi informasi dan pengalaman seputar layanan publik di negaranya masing-masing,” kata Sekretaris Kemenpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji dalam penjelasannya, di Jakarta, Senin (5/11/2018).
Ia didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa.
Dwi menyebut 8 negara yang akan hadir, antara lain, Azerbaijan, Philipina, Georgia, Amerika Serikat, Korea Selatan, New Zealand dan Jerman. Praktik baik terkait layanan publik di negara masing-masing diharapkan menginspirasi pemerintah daerah yang hadir dalam acara tersebut.
“Hasilnya akan jadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Ini sejalan dengan program revolusi mental yang saat ini digencarkan pemerintah,” ucapnya.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa menambahkan, forum juga akan menghadirkan entrepreuner muda Indonesia dalam bidang layanan publik seperti Adamas Belva Syah devara, pemilik aplikasi online Ruang Guru dan pendiri Insan Media, Try Wibowo.
“Dua narasumber ini akan membahas penggunaan teknologi dalam pengelolaan layanan publik. Semoga materinya bisa menginspirasi daerah,” ujarnya.
Pembicara lainnya, Diah menambahkan, motivator kelas dunia Bertine Kampuis dan Yongmei Zhou serta perwakilan dari Bank Dunia, Karrie McLaughlin. Pembicara lainnya antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Tito Karnivian
“Serra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Amzurial Rifai,” tutur Diah Natalisa.
Menurut diah, perhelatan semacam IPS ini menjadi penting untuk memperbaiki kualitas layanan publik di Tanah Air. Karena bukan rahasia lagi jika layanan publik di Indonesia belum memenuhi harapan masyarakat.
“Lewat forum ini kami ingin para pihak yang hadir mulai berbenah diri dalam pemberian layanan publiknya. Pekerjaan ini harus dikeroyok bersama, tidak bisa lagi ditangani pemerintah sendirian,” kata Diah menandaskan. (Tri Wahyuni)
