Diingatkan, Regulasi Pemerintah soal IHT Berdampak pada Pekerja

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan, seluruh regulasi soal Industri Hasil Tembakau (IHT) akan berdampak pada pekerja. Salah satunya penerapan simplifikasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 156 tahun 2018.

“PMK 156 tahun 2018 itu berdampak pada pekerja di sektor IHT, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa serikat pekerja telah memberi laporan kepada kami tentang dampak penerapan dari PMK 156/2018,” kata Sudarto di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sudarto menambahkan, sebenarnya bukan hanya PMK 156/2018 yang berdampak. Namun, seluruh regulasi pemerintah tentang IHT diyakini juga memberi dampak pada jumlah pekerja.

“Selama ini, semangat dikeluarkannya aturan itu hanya untuk menaikkan pajak dan meningkatkan pendapatan negara. Tetapi faktanya, peraturan itu juga membuat pengurangan jumlah pekerja. Jadi pasti berdampaklah,” ucapnya.

Pada prinsipnya, lanjut Sudarto, keberlangsungan IHT sangat tergantung pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

“Regulasi yang ada berdampak pada keberlangsungan perusahaan hasil tembakau. Dengan makin berkurangnya jumlah industri hasil tembakau, tentu saja akan berdampak kepada jumlah tenaga kerja yang ada,” katanya.

Bagi pekerja, menurut Sudarto, prinsip yang harus dipegang adalah keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

“Bagi para pekerja, yang penting bagaimana bisa tetap kerja, bisa menyambung hidup sehari-hari serta menghidupi keluarganya,” tuturnya.

Soal tarif pun, Sudarto menambahkan, pasti memberi dampak bagi para pekerja. Penerapan tarif tinggi pasti berdampak kepada pekerja, tarif minimal pun berdampak kepada pekerja. Sekarang, tinggal menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan akan berpihak ke arah mana.

“Jadi setiap regulasi itu kalau berpihak ke industri pasti dampaknya ke pekerja. Begitu pun soal tarif pasti dampaknya ke pekerja,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Sudarto, semua kebijakan pasti memberikan dampak pada pekerja. “Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Karena seluruh regulasi pasti akan berdampak pada pekerja, apapun bentuknya,” katanya. (Tri Wahyuni)