Dilaporkan, Perusakan Barang Bukti di KPK

0
Ketua KPK Agus Rahardjo. (Antara)

JAKARTA (Suara Karya): Polemik terkait dugaan terjadinya perusakan barang bukti (BB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didaftarkan untuk dipraperadilankan. Langkah ini dilakukan guna mendorong KPK tetap dalam koridor hukum sehingga tidak terseret ke ranah politik dalam menghadapi masalah tersebut.

“Kami mengajukan praperadilan ini dalam rangkan mendorong KPK untuk menempuh upaya hukum pidana terhadap polemik dugaan perusakan barang bukti yang terkenal dengan istilah Buku Merah dan Buku Putih,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melalui siaran pers yang diterima suarakarya.co.id di Jakarta, Selasa pagi (16/10/2018).

Sebelumnya diketahui, terjadi polemik mengenai dugaan perusakan barang bukti kasus suap pengusaha Basuki Hariman.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo membantahnya dan menyatakan dugaan itu tidak benar. Polemik tersebut dikenal dengan Buku Merah dan Buku Putih, diharapkan tidak melebar tetapi tetap berada pada ranah hukum.

Karena itu kemarin tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni, MAKI, LP3HI dan KTI mengajukan permohonan dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor : 133/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. terhadap termohon pimpinan KPK.

“Upaya praperadilan ini dalam rangka mengawal kasus ini tetap di jalur hukum dan tidak bias politik akibat akhir-akhir ini kasus ini berkembang menjadi politis pro dan kontra,” kata Boyamin.

Menurut dia, KPK dalam hal ini tidak cukup hanya menempuh upaya pelanggaran kode etik.

“Dorongan langkah hukum pidana oleh KPK ini dalam rangka untuk mencari kebenaran materiel guna menuju keadilan, jika cukup bukti maka dibawa ke pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) dan jika tidak cukup bukti maka dihentikan penyelidikannya,” jelas Boyamin.

Dia menegaskan, gugatan tersebut diajukan agar penyelesaiannya fokus pada dugaan perusakan barang bukti.

“Kami tidak masuk materi apakah isi barang bukti buku tersebut benar atau salah. Bukan tugas kami untuk membuktikannya,” kata Boyamin.

Sedangkan mengenai materi lebih lengkapnya dia meminta bersabar nanti saat dibacakannya gugatan praperadilan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sidang perdana biasanya dua minggu ke depan,” ungkapnya. (Indra DH)