Diluncurkan MB Episode Ke-14, Solusi Atasi Kekerasan Seksual di Kampus

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) meluncurkan Program Merdeka Belajar (MB) Episode ke-14: Tetaskan Solusi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Program tersebut bagian dari komitmen Kemdikbudristek untuk mengeradikasi ‘tiga dosa besar’ dalam dunia pendidikan, yakni perundungan, intoleransi dan kekerasan seksual.

“Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS) diharapkan jadi solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,” kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam peluncuran MB Episode ke-14 secara daring, Jumat (12/11/21).

Seperti dilansir Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 melalui kanal lembaga negara pada 2015-2020, disebutkan ada 27 persen kekerasan seksual di semua jenjang pendidikan tinggi. Diperoleh 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota.

Dari jumlah itu, lanjut Nadiem, 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Sebanyak 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen dari korban tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kampus.

Diterbitkannya Permendikbudristek PPKS untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga kampus tentang kekerasan seksual, sehingga hal itu bisa dicegah dengan cara menguatkan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban.

“Dengan begitu terbentuk lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri,” ujarnya.

Terkait respon masyarakat yang menyambut positif Permendikbudristek PPKS tersebut, Nadiem mengaku senang dan berupaya untuk terus berkomunikasi dengan berbagai pihak guna mendengar dan menampung berbagai masukan.

“Bagi saya, beragam respons yang muncul itu pertanda baik. Berarti, masih banyak yang peduli atas pendidikan di Indonesia dan memikirkan masa depan generasi penerus kita. Karena pemajuan pendidikan itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi harus dilakukan bersama,” ucapnya.

Ditambahkan, lahirnya Permen PPKS menjadi momentum untuk menyatukan langkah kita melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual dan menjamin masa depan mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan dukungan atas diterbitkannya Permendikbudristek PPKS.

“Permendikbudristek itu akan menguatkan upaya kami dalam memberi perlindungan bagi perempuan dan anak Indonesia. Permen tersebut menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual, sekaligus memeranginya. Dengan demikian, kita punya regulasi yang lebih komprehensif,” ujarnya.

Menurut Menteri PPPA, anak dan perempuan merupakan kelompok rentan terkait isu kekerasan seksual di berbagai ruang termasuk perguruan tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sering tidak tertangani dengan semestinya. Hal itu berdampak pada kondisi mental dan fisik korban.

“Kolaborasi masyarakat dalam implementasi Permendikbudristek PPKS diharapkan membuat perguruan tinggi menjadi tempat yang membumikan, memerdekakan dan membangun peradaban serta mendorong kemajuan bagi Indonesia,” kata Bintang.

Hal senada dikemukakan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Ia juga menyatakan dukungan terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode keempat belas.

“Tidak ada alasan untuk tidak memberi dukungan. Itu adalah Permen yang revolutif, karena membongkar stagnasi penyelesaian kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,” katanya.

Menag berharap, regulasi tersebut dapat menjadi panutan di dunia perguruan tinggi. Perlu dibuat duta anti kekerasan seksual maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya, agar kampus di Indonesia merdeka dari berbagai tindak kekerasan.

“Permendikbudristek PPKS ini penting. Untuk itu, semua pihak yang berkepentingan harus memberi dukungan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Kementerian Agama sendiri pada 2019 telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Pendis tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Menag Yaqut menilai, perlindungan terhadap sivitas akademika adalah bagian dari implementasi moderasi beragama. Yakni, melindungi martabat kemanusiaan.

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia, Diah Pitaloka mengatakan, “Permendikbudristek PPKS imerupakan satu langkah maju dan berani. Kami dukung penuh karena kebijakan itu merespons gerakan moral dan keprihatian yang tumbuh di dunia kampus. Permen ini juga banyak diapresiasi sivitas akademika,” katanya.

Diah mengaku tak sependapat, jika ada yang menyebut Permen tersebut berdiri sendiri. Sehingga menimbulkan kegelisahan pada beberapa pihak.

“Permendikbudristek PPKS tidak berdiri sendiri, karena kita masih ada norma sosial, agama dan undang-undang lain seperti undang-undang perkawinan, KUHP, dan undang-undang lain yang juga terintegrasi dengan Permendikbudristek Nomor 30/2021,” ucapnya.

Menurut Diah, kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa Permendikbudristek PPKS akan melegalkan perzinaan, baiknya disikapi secara dewasa. Karena persoalan kekerasan seksual hingga akhirnya terbit Permendikbudristek PPKS itu merupakan upaya membangun gerakan moral dalam kampus.

Peluncuran Merdeka Belajar Episode Keempat Belas: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual turut menghadirkan narasumber lain yang berkompeten dibidangnya, seperti Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andy Yentriani; Pakar Hukum dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti; perwakilan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Kyai Faqihuddin Abdul Kodir; dan Sekretaris Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, Alissa Wahid. (Tri Wahyuni)