JAKARTA (Suara Karya): Dua bupati di Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu Bupati Bantaeng, H. Ilham Azikin dan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Muhammad Yusran Lalogau meraih penghargaan dalam Forum Inspirasi Sulsel, yang digelar secara daring dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/11/21).
Kedua bupati tersebut dinilai berhasil dalam mengembangkan sejumlah inovasi yang berdampak terhadap layanan dasar dan model pengumpulan aspirasi di masyarakat.
Penghargaan diserahkan secara simbolik oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Dalam acara bertema ‘Peningkatan Pelayanan Publik untuk Sulawesi Selatan yang Melayani, Inovatif dan Berkarakter’ itu, Andi Sudirman menyatakan, tantangan dalam pembangunan di Sulsel adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapat akses atas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan.
“Selain itu pentingnya keterlibatan masyarakat miskin dan rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marginal lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, pembangunan di daerah bisa semakin responsif, inklusif, akuntabel dan transparan serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Forum Inspirasi Sulawesi Selatan memaparkan sejumlah inovasi yang berhasil dikembangkan di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep, yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dasar dan penyediaan forum dan sarana untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat bagi pembangunan desa yang lebih responsif dan inklusif.
Inovasi itu, antara lain, layanan pendidikan “Kelas Perahu’ yang membantu Pemerintah Kabupaten Pangkep mengurangi jumlah anak nelayan putus sekolah dari 2,25 persen pada tahun ajaran 2016-2017 menjadi dibawah 1 persen pada 2020.
Selain inovasi “Perahu Sehat Pulau Bahagia” atau PSPB yang mempermudah akses masyarakat pulau di Kabupaten Pangkep untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Sedangkan Kabupaten Bantaeng berhasil mengembangkan inovasi layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa” atau LABKD. Inovasi itu membantu masyarakat desa, terutama kelompok lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil, untuk memiliki dokumen kependudukan.
Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga mengembangkan inovasi ‘Posko Aspirasi’ untuk membantu penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menggali aspirasi dan pengaduan masyarakat. Sehingga tercipta akuntabilitas sosial di desa.
Seluruh inovasi ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sulawesi Selatan dengan Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan untuk kesejahteraan) yang merupaka kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia.
Kolaborasi itu dimulai sejak 2015. Tujuannya, mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan akses dan kualitas layanan
dasar, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan di 7 propinsi, termasuk Jawa Timur.
Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Bronwyn Robbins mengatakan, kolaborasi semacam ini akan melahirkan solusi-solusi inovatif untuk permasalahan lokal yang bermanfaat bagi sebagian masyarakat terpencil dan paling rentan di Sulawesi Selatan.
“Model yang dikembangkan akan berkontribusi terhadap mandat pemerintah daerah, guna memastikan akses yang adil ke layanan dasar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan dan terpencil,” ujarnya.
Ditambahkan, model inovasi itu juga menghasilkan pembelajaran yang berharga serta indikasi untuk memperkuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun subnasional. Hal itu juga disokong komitmen Pemerintah Australia terhadap tata pemerintahan yang baik, yang menjadi pendorong utama pembangunan inklusif.
Acara tersebut juga diikuti Plt Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Sugeng Hariyono, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa. (Tri Wahyuni)