Dinilai Kurang Mengakar, PGRI Kritisi Kebijakan Peta Jalan Pendidikan

0
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengkritisi kebijakan Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kebijakan tersebut dinilai kurang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia.

“PJP melahirkan banyak program baru yang terkesan berserakan, cenderung pragmatis, muncul tiba-tiba dan langsung ke tataran teknis. Tak jelas apa yang ingin dicapai,” kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR yang digelar virtual, Rabu (20/1/21).

Unifah menilai persoalan akses, mutu, relevansi dan tata kelola pendidikan yang disusun kementerian sebelumnya seharusnya dilanjutkan. Karena hal itu menjadi permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia hingga saat ini.

“Empat hal utama itu harusnya bisa jadi pijakan dalam menyusun PJP untuk menghadapi tantangan pendidikan di era perubahan yang begitu cepat dan diperparah lagi oleh pandemi corona virus disease (covid-19),” ujar Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut.

Unifah menjelaskan penyusunan PJP tidak memuat latar belakang pemikiran yang jelas, landasan berpikir filosofis, historis dan yuridis yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia.

“Ini penting untuk memahami bangsa Indonesia yang beragam dengan kondisi pendidikan dan masyarakat yang berbeda pula. Hal itu perlu dijadikan landasan untuk perumusan pemerintah. Sehingga, dapat ditemukan strategi kebijakan yang tepat ke depan,” tuturnya.

Peta jalan pendidikan yang saat ini disusun, menurut Unifah, belum memberi tekanan pada konsep keadilan dalam kebijakan pelayanan pendidikan. Kondisi itu membuat penerapan kebijakan atau program baru sulit mencapai efisiensi dan efektivitasnya, karena seolah-olah memulai dari titik nol.

Ia mencontohkan kebijakan seperti pendidikan vokasi, perluasan dan keadilan, mutu pendidikan seperti standar, kurikulum, guru, pembelajaran, dan asesmen serta tata kelola.

Unifah menyarankan, membuat kebijakan pendidikan nasional yang tepat, bermutu dan aplikabel tidak serta-merta dilakukan dengan meniru kebijakan dari negara lain, karena hal itu akan menghadapi masalah empiris.

PGRI menilai PJP harus memasukkan transformasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang kini terpuruk. Mutu pendidikan itu sendiri ditentukan oleh kualitas sistem pembelajaran di sekolah yang dikelola dan dilaksanakan oleh guru yang bermutu dan profesional.

“PGRI berpendapat PJP yang disusun Kemdikbud sulit dipahami, apakah sesuai dengan pembukaan dan pasal 31 UUD 1945. Untuk mewujudkan itu diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Ditambahkan, PJP seharusnya kumpulan strategi yang diilhami berbagai gagasan transformatif yang mungkin dapat dikembangkan dan disusun, meski saat ini berbeda dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika PJP itu sudah “besar”, perlu dibuat peraturan perundangan untuk melindungi pelaksanaannya. (Tri Wahyuni)