JAKARTA (Suara Karya): Bantuan pemerintah untuk partai politik (parpol) sebesar Rp1.000 per suara sah, dinilai tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kegiatan partai pada setiap tahunnya. Idealnya, bantuan pemerintah ditambah lagi, meski perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang tersedia.
Pernyataan tersebut, dikemukakan Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Tubagus Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (27/11/2018).
“Sekalipun sudah naik, tapi bantuan itu belum membantu apa-apa. Masih sangat minim. Bayangkan saja dengan kegiatan Parpol tiap tahun yang sangat banyak. Kita paham betul kalau ini baru bisa membantu sebesar itu. Namun kita berharap ke depannya, bisa terus ditingkatkan,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.
Terkait perbuatan korupsi para kader partai yang terus terjadi, dia tegaskan data yang dikeluarkan KPK menjadi bahan instrospeksi bagi parpol. Dia mengakui, sistem kaderisasi di internal parpol masih lemah.
Kaderisasi masih lebih banyak mengandalkan modal. Karena tanpa modal banyak, seseorang tidak bisa menjalankan aktivitas kepartaian. Kebutuhan dana untuk kegiatan tersebut, kadang mendorong para kader untuk melakukan perubatan menyimpang seperti korupsi.
“Ini pekerjaan besar dari parpol. Kami di Partai Golkar terus meningkatkan kualitas pengkaderan. Kita berusaha agar dari tahun ke tahun selalu muncul kader berintegritas yang bisa menjauhi praktik korupsi,” kata Ace menambahkan. (Gan)
