Dipegang BPJPH, Ini Tarif Baru Layanan Permohonan Sertifikasi Halal

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

“Diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH itu selanjutnya wajib dipedomani dalam setiap aktivitas layanan yang dilakukan BLU BPJPH,” kata Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Rabu (16/3/22).

Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021.

Regulasi tersebut juga menjadi tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Penetapan peraturan tarif layanan ini wujud komitmen pemerintah untuk memberi kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia,” ucap Aqil Irham.

Ditambahkan, hal itu juga komitmen pemerintah untuk hadir dalam memberi kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

Aqil Irham menjelaskan, Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 mengatur tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas 2 jenis, yaitu: tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi halal barang dan jasa; akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal; serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.

Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung dan bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta penggunaan kendaraan bermotor.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare); layanan permohonan sertifikasi halal; layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Layanan akreditas LPH meliputi: layanan akreditasi LPH; layanan perpanjangan akreditasi LPH; layanan reakreditasi level LPH; dan layanan penambahan lingkup LPH.

Agil Ihram menyebut ketentuan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) dikenakan tarif nol rupiah atau gratis, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

“Pada 2021, besaran pembayaran komponen biaya layanan self declare yang disetorkan pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300 ribu,” ujarnya.

Jumlah itu untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal (Rp25 ribu), komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH (Rp25 ribu), komponen insentif pendamping PPH (Rp150 ribu), dan komponen sidang fatwa halal MUI (Rp100 ribu).

“Besaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibebankan pada pemberi fasilitasi tahun anggaran 2022 akan disesuaikan. Hal itu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara,” ujarnya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pada BPJPH Mastuki menyatakan, pihaknya telah menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan pada Pernyataan Pelaku Usaha.

Surat keputusan ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) untuk melaksanakan kewajiban bersertifikat halal dengan kriteria produk tidak beresiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya.

Dalam keputusan itu, penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha, antara lain, produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kedua, proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Selain itu, proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

“Setelah melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL,” ujarnya.

Mastuki menjelaskan, permohonan sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler dikenakan tarif layanan. Tarif layanan itu terdiri atas komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal.

“Pembayaran komponen itu disetorkan oleh pelaku usaha ke rekening Badan Layanan Umum BPJPH,” katanya.

Pembayaran dilakukan oleh pelaku usaha setelah LPH menyerahkan rincian biaya kepada BPJPH untuk diterbitkan menjadi satu kesatuan tagihan komponen biaya.

Dicontohkan, biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp300 ribu, ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh LPH maksimal Rp350 ribu. Sehingga total biayanya adalah Rp650 ribu.

Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp8 juta, terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp5 juta dan biaya pemeriksaan LPH maksimal Rp3 juta.

Disebutkan komponen biaya Sertifikat Halal untuk barang dan jasa per sertifikat. Untuk usaha mikro dan kecil dikenakan biaya Rp300 ribu, usaha menengah Rp5 juta dan usaha besar atau dari luar negeri Rp12,5 juta.

Untuk permohonan perpanjangan Sertifikat Halal, yaitu usaha mikro dan kecil sebesar Rp200 ribu, usaha menengah Rp2,4 juta dan usaha besar dan luar negeri Rp5 juta. Dan registrasi Sertifikasi Halal luar negeri Rp800 ribu.

Batas tertinggi biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Produk dalam positif list/produk dengan proses/material sederhana sebesar Rp350 ribu, pangan olahan Rp350 ribu, obat Rp350 ribu dan kosmetik Rp350 ribu.

Sedangkan barang gunaan Rp350 ribu, jasa Rp350 ribu, restoran/katering/kantin: Rp350 ribu, rumah potong hewan/unggas dan jasa aembelihan Rp350 ribu.

Batas tertinggi biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH untuk pelaku usaha menengah, besar dan luar negeri
1. Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana sebesar Rp3 juta, pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial Rp6,4 juta, flavour dan fragrance Rp7,6 juta, produk rekayasa genetika Rp5,4 juta dan obat, kosmetik, produk biologi Rp5,9 juta.

Sementara itu untuk vaksin Rp21 juta, gelatin Rp7,9 juta, barang gunaan dan kemasan Rp3,9 juta, jasa Rp5,2 juta, restoran/katering/kantin Rp3,6 juta, rumah potong hewan/unggas dan jasa aembelihan Rp3,9 juta. (Tri Wahyuni)