Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek Canangkan Zona Integritas

0

JAKARTA (Suara Karya): Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek), Kemdikbudristek mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Jakarta, Senin (23/5/22).

Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah strategis untuk penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Sehingga bisa melayani masyarakat secara cepat, tepat, mudah, murah dan profesional.

Sejalan hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Peraturan itu menargetkan tercapainya 3 sasaran utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam laporannya, Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Lukman menuturkan, Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan peneguhan dan penyataan resmi bagi seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Direktorat Kelembagaan untuk memiliki kapasitas dan kualitas integritas yang sangat tinggi.

“Hal ini dilakukan untuk menjaga layanan yang jujur dan bersih dari korupsi,” ujar Lukman.

Ditambahkan, ribuan perguruan tinggi dengan puluhan ribu program studi di seluruh Indonesia sebagai stakeholders, harus dilayani sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kelembagaan.

“Dalam pencanangan ini, kami ingin lahir kembali untuk mengoptimalkan Direktorat Kelembagaan dengan moto Ditbaga maju bersama SIAGA,” ucapnya.

SIAGA memiliki makna Semangat, Integritas, Akuntabilitas, Gigih dan Amanah. Targetnya pada 2022 dan 2023, bisa meraih ZI/ WBK WBBM.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nizam menyampaikan, zona integritas merupakan program nasional yang bebas dari korupsi dan melayani.

Penetapan itu diharapkan makin memperkuat integritas dan kualitas layanan Ditjen Diktiristek untuk SIGAP melayani dengan senyum dan semangat, integritas, gerak cepat, gotong royong, dan profesional, sesuai prinsip dasar yang dicanangkan Ditjen Diktiristek dalam mengemban amanah untuk melayani masyarakat.

“Zona Integritas ini adalah program nasional dari Kementerian PAN-RB untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi serta melayani. Diharapkan, tidak ada lagi percaloan di dalam layanan. Tidak ada lagi look black hole ya, kalau sistem layanan tidak transparan dan tidak bersih membuat orang kemudian mencari-cari jalan belakang,” jelasnya.

Inspektur Jenderal Kemdikbudristek Chatarina Muliana Girsang memaparkan, reformasi birokrasi merupakan perubahan yang terencana dalam proses yang didukung pimpinan organisasi untuk mengubah sistem birokrasi dan relasi di dalam birokrasi maupun antara birokrasi dengan masyarakat.

Sedangkan, Zona Integritas merupakan miniatur dalam reformasi birokrasi yang bebas dari korupsi sehingga mutlak untuk diimplementasikan secara bersama.

“Kunci pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen dari pimpinan dan semua karyawan untuk menunjukkan semangat dan visi misi yang sama. Hal itu dilakukan dengan memberi kemudahan pelayanan fasilitas yang baik dan semangat hospitality untuk kepuasan pada masyarakat,” katanya.

Untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Direktorat Kelembagaan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan meningkatkan integritas layanan secara berkelanjutan dengan mengedepankan komponen pengungkit yang menjadi faktor penentu pencapaian Zona Integritas.

Komponen pengungkit itu, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan pencanangan Zona Integritas, seluruh jajaran pegawai Direktorat Kelembagaan akan terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan, serta berkontribusi langsung pada peningkatan pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi.

Layanan itu, disebutkan, antara lain Perizinan Kelembagaan, Insentif Kelembagaan Perguruan Tinggi, Izin Kerjasama Perguruan Tinggi, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang, Izin Belajar Mahasiswa Asing, Papan Informasi dan Data Institusi Dikti, Dashboard Visualisasi Data, Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan, dan Perguruan Tinggi Kelas Dunia.

“Dengan demikian, para pemangku kepentingan yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik,” ujar Lukman.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Direktur Kelembagaan dan seluruh staf. (Tri Wahyuni)