JAKARTA (Suara Karya): Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto mengatakan, Program Rehabilitasi Sosial 5.0 New Platform (NP) adalah metode dan pendekatan baru dalam memberikan pelayanan kepada lima klaster.
Hal itu disampaikan Edi Suharto saat menjadi narasumber pada acara talkshow dengan tema “Peran DNIKS dalam mewujudkan SDG’s yang Inklusif” yang diselenggarakan di Haryono Suyono Center (HSC), Jakarta, Rabu (17/7/2019). Selain Edi Suharto, hadir pula Ketua Badan Pertimbangan DNIKS Prof Haryono Suyono dan Ketua Umum DNIKS Tantyo Adji Sudharmono sebagai pembicara.
Talkshow ini merupakan rangkaian peringatan puncak acara HUT Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) ke 52. Dalam talkshow itu hadir pula, Sekjen DNIKS Edwil S Djamaoeddin dan Ketua Bidang Perkebunan Rakyat, Kehutanan dan Lingkungan Hidup DNIKS DR Bedjo Santoso.
Menurut Edi Suharto, jika pada tahun-tahun sebelumnya layanan rehabilitasi sosial hanya mencakup pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, maka dalam Program Rehabilitasi Sosial 5.0 NP ini ada dua hal penting yang harus dilakukan, termasuk yang bisa diperankan oleh DNIKS berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
Pertama, Purposive Sosial Assistance yakni pemenuhan hak hidup layak serta penguatan aksesibilitas terhadap layanan. Kedua, Intervention Therapies yakni terapi fisik, psikososial, mental spiritual serta terapi penghidupan.
“Tujuan dari landasan baru dalam Program Rehabilitasi Sosial 5.0 NP adalah untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh melalui intervensi, terapi secara holistik dan sistemik untuk meningkatkan kapabilitas penerima manfaat dan memperkuat tanggung jawab personalnya sehingga dapat kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Edi Suharto mengungkapkan, saat ini terdapat lima direktorat teknis yang berfokus pada lima klaster penerima manfaat. Yakni Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
Ia menambahkan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga mengelola 39 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 18 provinsi dan bekerjasama dengan instansi sosial di 34 Provinsi melalui skema dekonsentrasi.
Edi Suharto berharap, dengan adanya Program Rehabilitasi Sosial 5.0 NP ini yang tadinya Panti dirubah namanya menjadi Balai Besar/Balai/Loka yang berada di bawah pembinaan Kementerian Sosial dapat bekerja lebih keras lagi untuk membuat berbagai terobosan model dan sistem baru dalam program rehabilitasi sosial yang terstandar dan melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan baru karakteristik dan fungsi utama balai besar/balai/lokal yakni sebagai koordinator program regional, pusat layanan penjangkauan, pusat respon kasus dan intervensi krisis, lembaga percontohan, pusat pengembangan kelembagaan dan kapasitas serta sebagai pusat pengembangan pelayanan yang berfokus pada lima klaster penerima manfaat.
Di samping itu, menurut Edi Suharto, peran pemangku kepentingan terutama di DNIKS agar dapat bisa berperan serta memberikan dorongan support kepada LKKS di daerah-daerah. “Selamat ulang tahun DNIKS yang ke-52, terus berkarya untuk bangsa,” kata Edi Suharto dalam penutupan paparannya.
Acara talkshow dihadiri lebih dari 100 peserta yang merupakan perwakilan dari jajaran Kementerian Sosial seperti Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kasubdit Rehabsos, Kasubdit Dayasos Kementerian Sosial. Hadir pula stakeholder DNIKS seperti jajaran pengurus LKKS, Orsos dan mitra kerja dari DNIKS, serta penyandang disabilitas. (Andara Yuni)