Dirut LPDB Buka Rapat Koordinasi Penanganan Mitra Bermasalah di Surabaya

0

JAKARTA (Suara Karya): Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo, secara resmi membuka Rapat Koordinasi terkait Penanganan Mitra Bermasalah dengan KPKLN, di Surabaya, Rabu (2/10/2019).

Selain Braman Setyo, hadir pula dalam kesempatan itu Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Iman Pribadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Purnomo, 66 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari seluruh Indonesia, dan undangan lainnya.

Dalam paparan pembukaan Rakor tersebut, Braman mengatakan, dengan dilaksanakannya Rakor ini, diharapkan penanganan piutang bermasalah dapat berjalan semakin baik lagi ke depannya.

“Yang ingin kita capai, adalah bagaimana bisa meningkatkan fungsi pengamanan dana pinjaman LPDB-KUMKM yang sudah disalurkan si seluruh Indonesia, terutama bagi pelaku koperasi dan UKM,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejak berdiri 13 tahun lalu, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar 9,5 triliun. Oleh karena itu, kata Braman, untuk mengoptimalkan upaya penanganan secara maksimal, terutama kepada mitra LPDB yang dikategorikan ‘E’ atau macet, LPDB perlu melakukan koordinasi secara intensif seperti yang dilakukan di Semarang dan Surabaya saat ini.

“Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada KPKNL di seluruh Indonesia yang telah membantu LPDB dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet ini,” ujar Braman menambahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, Rapat Koordinasi ini, memiliki makna yang sangat baik terkait prosedur pengurusan piutang negara kepada KPKNL, baik berupa aturan-aturan yang berlaku, maupun dampak yang timbul sebagai akibat dari proses pengurusan piutang negara yang dilakukan di KPKNL.

Disamping itu, kata Braman, Rapat Koordinasi ini dilakukan rekonsiliasi data pembayaran mitra yang telah dilimpahkan LPDB kepada KPKNL. Disamping itu, ujarnya, kegiatan ini juga menyamakan persepsi terkait kewenangan penghapusan piutang LPDB, sehingga nanti diharapkan ada kesesuaian data dalam rangka pembayaran LPDB kepada KPKNL.

Selain itu, dia mengatakan, sesuai dengan komitmen yang terjalin antara LPDB dengan Kementerian Keuangan terkait indikator pencapaian kinerja, khususnya tentang penetapan besaran Kolektifitas Dana Bergulir Bermasalah (KDBB) atau PNL (Non Performing Loan) tidak lebih dari 5%, dimana salah satu faktor pengurang dari penghitungan kolektifitas tersebut adalah ‘outstanding’ pinjaman miira yang telah dilakukan pelimpahan pengurusan piutang kepada PUPN yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Braman juga menjelaskan, total penyerahan berkas piutang negara atas nama LPDB yang telah dilakukan penanganan oleh KPKNL sejumlah 366 berkas yang tersebar ke 56 KPKNL dalam 17 kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Rinciannya, 321 berkas masih dalam proses pengurusan oleh KPKNL dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp603.218.148.383,” katanya.

Dari jumlah berkas yang masih dalam proses pengurusan tersebut, ujar Braman, 301 diantaranya telah terbit SP3N dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp562.072.828.737.

“Kemudian 20 berkas belum terbit SP3N dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp41.145.319.345. Lalu 3 berkas telah terbit PSBDT (piutang sementara belum dapat ditagih) dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp1.243.923.467,” kata Braman

Selanjutnya, Braman menambahkan, 14 berkas dinyatakan selesai alias lunas, dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp15.035.926.805.

Selain itu, katanya, 12 berkas dikembalikan dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp44.198.759.955. “Dan yang terakhir, sejumlah 16 berkas ditolak dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp50.533.081.317,” katanya.

Dengan demikian, kata Braman, akumulasi pembayaran yang diterima melalui PUPN per 30 September 2019, sebesar Rp32.187.418.466, atau sebesar 5,73 persen.
Dirut LPDB Buka Rapat Koordinasi Penanganan Mitra Bermasalah di Surabaya

Surabaya – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo, secara resmi membuka Rapat Koordinasi terkait Penanganan Mitra Bermasalah dengan KPKLN, di Surabaya, Rabu (2/10/2019).

Selain Braman Setyo, hadir pula dalam kesempatan itu Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Iman Pribadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Purnomo, 66 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari seluruh Indonesia, dan undangan lainnya.

Dalam paparan pembukaan Rakor tersebut, Braman mengatakan, dengan dilaksanakannya Rakor ini, diharapkan penanganan piutang bermasalah dapat berjalan semakin baik lagi ke depannya.

“Yang ingin kita capai, adalah bagaimana bisa meningkatkan fungsi pengamanan dana pinjaman LPDB-KUMKM yang sudah disalurkan si seluruh Indonesia, terutama bagi pelaku koperasi dan UKM,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejak berdiri 13 tahun lalu, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar 9,5 triliun. Oleh karena itu, kata Braman, untuk mengoptimalkan upaya penanganan secara maksimal, terutama kepada mitra LPDB yang dikategorikan ‘E’ atau macet, LPDB perlu melakukan koordinasi secara intensif seperti yang dilakukan di Semarang dan Surabaya saat ini.

“Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada KPKNL di seluruh Indonesia yang telah membantu LPDB dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet ini,” ujar Braman menambahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, Rapat Koordinasi ini, memiliki makna yang sangat baik terkait prosedur pengurusan piutang negara kepada KPKNL, baik berupa aturan-aturan yang berlaku, maupun dampak yang timbul sebagai akibat dari proses pengurusan piutang negara yang dilakukan di KPKNL.

Disamping itu, kata Braman, Rapat Koordinasi ini dilakukan rekonsiliasi data pembayaran mitra yang telah dilimpahkan LPDB kepada KPKNL. Disamping itu, ujarnya, kegiatan ini juga menyamakan persepsi terkait kewenangan penghapusan piutang LPDB, sehingga nanti diharapkan ada kesesuaian data dalam rangka pembayaran LPDB kepada KPKNL.

Selain itu, dia mengatakan, sesuai dengan komitmen yang terjalin antara LPDB dengan Kementerian Keuangan terkait indikator pencapaian kinerja, khususnya tentang penetapan besaran Kolektifitas Dana Bergulir Bermasalah (KDBB) atau PNL (Non Performing Loan) tidak lebih dari 5%, dimana salah satu faktor pengurang dari penghitungan kolektifitas tersebut adalah ‘outstanding’ pinjaman miira yang telah dilakukan pelimpahan pengurusan piutang kepada PUPN yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Braman juga menjelaskan, total penyerahan berkas piutang negara atas nama LPDB yang telah dilakukan penanganan oleh KPKNL sejumlah 366 berkas yang tersebar ke 56 KPKNL dalam 17 kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Rinciannya, 321 berkas masih dalam proses pengurusan oleh KPKNL dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp603.218.148.383,” katanya.

Dari jumlah berkas yang masih dalam proses pengurusan tersebut, ujar Braman, 301 diantaranya telah terbit SP3N dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp562.072.828.737.

“Kemudian 20 berkas belum terbit SP3N dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp41.145.319.345. Lalu 3 berkas telah terbit PSBDT (piutang sementara belum dapat ditagih) dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp1.243.923.467,” kata Braman

Selanjutnya, Braman menambahkan, 14 berkas dinyatakan selesai alias lunas, dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp15.035.926.805.

Selain itu, katanya, 12 berkas dikembalikan dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp44.198.759.955. “Dan yang terakhir, sejumlah 16 berkas ditolak dengan nilai piutang penyerahan sebesar Rp50.533.081.317,” katanya.

Dengan demikian, kata Braman, akumulasi pembayaran yang diterima melalui PUPN per 30 September 2019, sebesar Rp32.187.418.466, atau sebesar 5,73 persen.

“Besar harapan kami, output dari Rapat Koordinasi ini, daoat menentukan strategi dan langkah-langkah yang tepat dan efektif terhadap mitra bermasalah yang berpotensi dilakukan penguruaan piutang negara melalui KPKNL, dan dapat meningkatkan koordinasi antara LPDB dengan KPKNL dalam rangka pengamanan keuangan negara,” ujarnya. (gan)