Disahkannya PP 49/2018, Terbuka Peluang Guru Honorer jadi Pegawai Pemerintah

0

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko Widodo memberi kado akhir tahun istimewa bagi para guru honorer yang beberapa waktu lalu tak bisa ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang terkendala batas usia 36 tahun. Kado itu berupa disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Tahun depan, guru honorer berusia 36 tahun keatas bisa ikut seleksi sebagai P3K,” kata Presiden Joko Widodo dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (1/12/2018).

Dalam kesempatan itu, Presiden tak menyebut besaran kuota untuk P3K. Pihaknya akan berdiskusi dulu dengan berbagai pihak, termasuk PGRI dan organisasi guru lainnya. “Kekurangan guru akan diambil dari seleksi CPNS tahun ini, yang jumlahnya mencapai 112 ribu orang,” ujarnya.

Presiden kembali menegaskan, pihaknya berkomitmen mengatasi masalah kekurangan guru di daerah. Upaya itu akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan APBN.

“Setelah proses penerimaan CPNS guru selesai, maka tahun depan pemerintah bisa mulai melakukan seleksi penerimaan guru honorer lewat jalur P3K. Kami sedang hitung apakah mungkin guru P3K mendapat gaji yang sama dengan guru PNS,” ujarnya.

Ditambahkan, pemerintah memberi perhatian yang sangat besar kepada guru karena perannya yang tak tergantikan. Bahkan oleh mesin tercanggih sekalipun. Untuk itu, guru harus bisa membangun karakter sekaligus membuka wawasan anak agar tumbuh menjadi anak yang pintar dan berkarakter baik.

“Hal itu terkait dengan rencana program pemerintah tahun depan, yang akan menggeser pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembinaan guru menjadi prioritas utama agar bisa menjadi agen perubahan SDM Indonesia di masa depan.

“Guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Peran guru pun berubah, tak lagi menjadi pengajar tetapi pengelola kelas. Karena sumber belajar kini bisa diperoleh dengan mudah melalui teknologi,” ujarnya.

Presiden juga berjanji akan menyederhanakan proses sertifikasi guru dan administrasi yang dirasakan hingga kini masih berbelit-belit. “Ini masih kita bahas agar urusan administrasi guru dibuat lebih sederhana. Pokoknya minggu depan saya akan undang Ketua Umum PGRI untuk membahas masalah ini,” katanya.

Sebelumnya Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi mengeluhkan masalah administrasi guru yang dirasakan berbelit-belit saat mengurus kenaikan pangkat, angka kredit, keterlambatan pembayaran tunjangan profesi hingga mengurus dana pensiun.

“Akibatnya guru harus sering-sering meninggalkan kelas, karena sibuk mengurus administrasi ke kota. Bahkan tak sedikit yang berusaha ke Jakarta, karena urusannya dengan daerah tak kunjung selesai,” katanya.

Dalam sambutanya, Unifah menyinggung soal sistem pendidikan nasional yang makin kompleks di era revolusi 4.0. “PGRI sebagai organisasi profesi tertantang untuk meningkatkan kualitas guru agar mampu mengimbangi kemajuan teknologi. Sehingga melahirkan berbagai gagasan dan tindakan inovatif sesuai tantangan abad 21,” katanya.

Disebutkan, ada 3 hal perlu mendapat perhatian. Pertama, inovasi pembelajaran dalam jaringan (daring) yang dirancang terbuka, saling berbagi, terhubung atau berjejaring satu sama lain. Dengan demikian, setiap orang memanfaatkan teknologi secara produktif.

Kedua, mesin kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan spesifik dalam membantu tugas-tugas keseharian manusia. “Perkembangan teknologi mengubah secara fundamental kegiatan belajar-mengajar. Ruang kelas mengalami evolusi ke arah pola pembelajaran digital yang menciptakan pembelajaran lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh,” ujarnya.

Ketiga, guru memiliki peran penting dalam kontekstualisasi informasi serta membimbing peserta didik dalam diskusi daring. Pembelajaran multi-stimulan akan lebih menyenangkan dan menarik. (Tri Wahyuni)