JAKARTA (Suara Karya): Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Mohammad Nasih menyayangkan, ada 67.770 atau 12 persen siswa yang layak (eligible) ikut Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), tak mendaftar hingga batas akhir 27 Februari pukul 23.59 WIB.
“Dari 487.281 siswa yang mendaftar, ada sekitar 1,1 persen atau 6.420 siswa yang tak melakukan finalisasi. Sayang sekali jika kesempatan ini tak diambil, karena hanya 561.512 siswa yang terpilih lewat jalur undangan,” kata Nasih dalam siaran persnya pada Minggu (1/3/20).
Dijelaskan, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN tahun ini berbeda. Jika tahun lalu menggunakan rangking sebagai alat untuk memeringkatkan atau cut off, tahun ini panitia menggunakan jumlah orang sebagai cut off untuk mereka yang layak.
“Jika kuota siswanya 40 persen, maka jumlahnya tetap 40 persen. Sementara tahun lalu kuota semula 40 persen bisa berkembang menjadi 60 persen atau bahkan 80 persen,’’ kata Nasih seraya menambahkan kuota daya tampung pada SNMPTN ditetapkan sekitar 20 persen atau sekitar 100 ribu kursi.
Untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Nasih menambahkan, jumlah pendaftar baik pada pemilik KIP Sekolah atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tercatat ada 55.969 siswa atau 9.97 persen dari total pendaftar. Target penerima penerima KIP Kuliah tahun ini secara keseluruhan sebanyak 400 ribu mahasiswa.
“Bila datanya disatukan dengan penerima beasiswa Bidikmisi yang saat ini masih kuliah dan ditanggung, maka jumlahnya mencapai 818 ribu mahasiswa,” kata Rektor Universitas Airlangga itu seraya menyebut KIP Kuliah kini tersedia pada pendidikan vokasi.
Bagi pengaju KIP Kuliah, lanjut Nasih, pendaftaran dilakukan secara online mulai 2 maret hingga 31 Maret 2020 melalui laman SNMPTN. Penerima beasiswa KIP harus memiliki nilai akademis yang bagus dan dari keluarga kurang mampu.
“Karena syaratnya harus pintar, maka tingkat keberhasilan dari program beasiswa ini sangat tinggi. Diharapkan mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarganya,” tutur Nasih.
Bagi penerima KIP Kuliah yang ingin segera kerja, ditambahkan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud, Abdul Kahar, mulai tahun ini tersedia pilihan pendidikan vokasi. Jadi tidak perlu kuliah 4 tahun untuk program sarjana, penerima KIP bisa ambil prodi di pendidikan vokasi di perguruan tinggi dengan akreditasi minimal C.
“Kuliah program diploma hanya 2 tahun, setelah itu lulus dan ijazahnya bisa digunakan untuk cari kerja,” ujarnya.
Kahar menegaskan, program KIP Kuliah jangan dijadikan isu negatif bagi penerima Bidikmisi sebelumnya. Program KIP Kuliah justru menjadi jaminan jika uang mereka tidak terpisah. Program Bidikmisi terus berlanjut hingga penerima lulus kuliah.
“Adanya program KIP Kuliah tidak mengabaikan program yang lama, tetapi perluasan dari program yang ada,” kata Abdul Kahar menandaskan. (Tri Wahyuni)