Disayangkan, Bahasa Asing Masih Mendominasi Ruang Publik di Indonesia

0

JAKARTA (Suara Karya): Bahasa Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dari pengaruh bahasa asing, terutama di ruang publik. Bahasa asing memang diperlukan untuk pergaulan internasional, namun penggunaan bahasa Indonesia tetap harus diutamakan.

“Kami minta kepala daerah untuk ikut menguatkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Jika tidak mau pakai bahasa Indonesia, jangan kasih izin usahanya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy saat membuka Kongres Bahasa Indonesia (KBI) ke-11 di Jakarta, Minggu (28/10/2018).

Untuk itu, lanjut Muhadjir, bahasa Indonesia tak boleh dikalahkan bahasa asing. Mengingat, bahasa Indonesia merupakan bahasa negara dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45. “Kalau bukan kita yang mengawal, siapa lagi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Dadang Sunendar dalam kesempatan yang sama menilai perlunya peraturan presiden (perpres) yang mengatur penggunaan bahasa asing di ruang publik. Sehingga hal itu dipatuhi para pihak.

Menurut Dadang, maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik karena tak aturan yang mengatur soal itu, serta sanksi maupun denda ke pelanggarnya. Sehingga masyarakat atau usaha merasa terbebani jika menggunakan bahasa asing di ruang publik.

“UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak mengatur soal sanksi dan denda bagi pemakaian bahasa asing di ruang publik. Sebenarnya, pemakaian bahasa asing di ruang publik tak dilarang, asalkan tidak mendominasi,” ujarnya.

Dadang mencontohkan, penggunaan papan petunjuk nama perumahan atau restoran harus menggunakan bahasa Indonesia. Jika ingin pakai bahasa asing, ukuran huruf dibuat lebih kecil lalu cantumkan dibawahnya.

Ditanya upaya Badan Bahasa dalam melakukan penertiban bahasa asing di ruang publik, Dadang mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk itu. Penertiban berbahasa di ruang publik merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

“Namun disayangkan, banyak pemerintah daerah yang belum peduli soal penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ini. Boleh dibilang, ruang publik kita belum ramah bahasa negara,” tuturnya.

Dadang menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sebenarnya telah membuat peraturan menteri yang memuat pedoman bagi pemimpin daerah agar mengutamakan bahasa negara. Namun, upaya itu belum membuahkan hasilm

“Kami sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menekan daerah agar menerapkan aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Sehingga hasilnya lebih optimal,” ucap Dadang.

Ditambahkan, Presiden Soeharto di era 80-an pernah memerintahkan ruang publik harus bebas dari bahasa asing. Perintah Presiden Soeharto kala itu bisa dikatakan berhasil, karena ruang publik hampir minim dari penggunaan bahasa asing.

“Semoga Presiden Jokowi mau menandatangani Perpres yang mengatur soal penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dengan demikian, bahasa Indonesia berjaya di negaranya sendiri,” kata Dadang menandaskan. (Tri Wahyuni)