Disayangkan, Penerapan Zona Integritas Baru Sebatas Seremoni

0

JAKARTA (Suara Karya): Integritas hingga kini masih menjadi tantangan bagi institusi pemerintah dalam melayani publik. Tak jarang pencanangan Zona Integritas (ZI) baru sebatas seremoni, tanpa substansi yang berarti.

Untuk itu, Direktorat Sumberdaya (Dikdaya) selaku salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), Kemdikbudristek menyatakan komitmen untuk merealisasikan zona integritas hingga tahap penerapan.

Komitmen itu ditandai dengan diadakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (14/9/22) di Kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta.

“FKP adalah langkah nyata untuk mewujudkan substansi di area pengembangan ZI yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Direktur Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Mohammad Sofwan Effendi.

Ditambahkan, peningkatan kualitas layanan publik memerlukan komitmen pemberi layanan untuk memenuhi seluruh jenis dan standar layanan yang telah ditentukan.

“Semua komponen pegawai baik pimpinan dan staf, didorong agar melaksanakan tugas dan fungsi layanan sesuai proses bisnis dengan standar ‘Service Level Agreement (SLA)’, sehingga realisasi output layanan dapat memuaskan pelanggan eksternal maupun internal,” ujarnya.

Dalam kegiatan FKP, Direktorat Sumber Daya memaparkan proses bisnis layanan (jenis dan standar layanan) kepada perwakilan perguruan tinggi sebagai representasi publik yang dilayani. Forum itu juga berfungsi sebagai survey kepuasan publik.

Publik mendapat kesempatan untuk memberi asupan dan usulan dalam proses bisnis layanan hingga tercapai SLA. Dokumen SLA yang disepakati akan menjadi komitmen pelayanan yang harus dijalankan, ditandai dengan seremoni penandatanganan oleh Direktur Sumber Daya dan perwakilan publik yang menjadi sasaran layanan.

Paparan proses bisnis layanan dalam FKP melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai (direktur, koordinator, sub-koordinator dan staf), agar mereka dapat mengetahui kualitas penyelenggaraan layanan publik yang dijalankan.

“Semua level pimpinan akan memantau target kinerja layanan secara berkala dan berjenjang untuk memastikan proses dan output layanan Direktorat Sumber Daya dilakukan semaksimal mungkin,” katanya.

Jenis layanan yang dilakukan Direktorat Sumber Daya meliputi layanan peningkatan karir pendidik/dosen dan tenaga kependidikan/tendik di perguruan tinggi. Diantaranya, penilaian angka kredit, beban kerja dosen/BKD, dan sertifikasi dosen/Serdos.

Layanan lain adalah peningkatan kompetensi dosen dan tendik yang meliputi registrasi dosen dan tendik, serta perubahan data dosen. Layanan peningkatan kualifikasi pada program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul/PMDSU), dan layanan peningkatan sarana dan prasarana.

Pemangku kepentingan (stakeholders) dan perwakilan publik yang hadir meliputi perguruan tinggi, inspektorat, pegawai Direktorat Sumber Daya, dan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjendiktiristek.

Pengembangan ZI merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dimulai sejak 2009 dan terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. ZI dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, dan mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mengimplementasikannya, pemerintah telah menerbitkan Kepmen PANRB No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Kebijakan implementasi ZI di Direktorat Sumber Daya relevan dan sinergis dengan kebijakan Ditjendiktiristek, dimana saat ini telah mendiseminasi tagline karakter pelayanan “SIGAP MELAYANI” (senyum dan semangat, integritas, gerak cepat, gotong royong, dan profesional).

Tagline itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa Ditjendiktiristek dengan sadar dan tulus mengimplementasikan ZI dalam proses bisnis organisasi guna melakukan ‘continuous improvement’, tidak berhenti hanya di seremoni.

Enam area ZI meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dirjen Diktiristek Prof Nizam menekankan tentang pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja. Pelayanan publik di lingkungan Ditjendiktiristek berorientasi pada hasil dan sebesar-bedsarnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Peningkatan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan agar tak sekadar fokus pada proses, yang justru memperpanjang birokrasi pelayanan, tetapi sebisa mungkin layanan yang diberikan mampu bergerak secara efisien dan mudah bagi masyarakat.

“Prinsipnya yg mudah jangan dipersulit, yg sulit harus jadi lebih mudah. Selain itu layanan harus inklusif non diskriminatif, tidak membedakan siapa yg dilayani. Seluruh bentuk layanan Ditjen Diktiristek tidak berbayar, sehingga kalau ada yg minta bayaran segera laporkan melalui kanal lapor.kemdikbud.go.id,” ucap Nizam.

Terkait pengembangan integritas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Ditjen Diktiristek dan perguruan tinggi, Nizam mengingatkan, tanggung jawab mencetak sumber daya manusia profesional harus diselenggarakan secara akuntabel dan bertanggung jawab.

“Pendidikan tinggi dipercaya untuk membangun sumber daya manusia professional yang memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap. Sikap menjadi catatan penting dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaran pendidikan tinggi.

“Karakter dan integritas merupakan kunci untuk pelaksanaan kebijakan ZI di lingkungan pendidikan tinggi,” ucal Nizam.

Indikasi keberhasilan pengembangan ZI adalah terbangunannya kepercayaan publik. Karena itu, SLA seluruh jenis dan standar layanan perlu dikonsultasikan ke publik melalui FKP. (Tri Wahyuni)