Ditegaskan, Bagi-bagi Kartu Perdana Bukan Skema Bantuan Kuota Internet

0
(Suarakarya.co/id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Bagi-bagi kartu seluler perdana ke siswa, bukan bagian dari program bantuan kuota data yang diluncurkan pemerintah. Bantuan kuota data untuk siswa hanya dikirim ke nomor ponsel yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Jika ada siswa, baru pertama kali beli ponsel, silakan pakai kartu perdananya. Yang penting, nomor itu dilaporkan ke sekolah untuk didaftarkan ke Dapodik, agar segera dapat bantuan kuota internet,” kata Hasan Chabibie dalam keterangan pers secara virtual, Selasa (29/9/20).

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Purwanto dan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kemdikbud, Evy Mulyani.

Penegasan tersebut disampaikan Hasan, karena ada keluhan dari orangtua, jika anaknya belum terima bantuan kuota data. Padahal, ia sudah mengganti nomor lama ke nomor perdana yang dibagi-bagikan sekolah. “Pantas saja, bantuan itu kuota tidak tersedia. Karena nomor ponsel siswa yang tercatat di Dapodik justru nomor yang lama,” ujarnya.

Hasan kembali menjelaskan, penyaluran paket kuota data tak menuntut penerima untuk menggunakan nomor baru atau perdana yang dibagikan operator seluler melalui sekolah. Bantuan akan disalurkan ke nomor ponsel yang terdaftar di Dapodik setelah rangkaian verifikasi dan validasi.

Apakah ada rencana teguran terkait pembagian nomor perdana tersebut, Hasan mengatakan tak ada. Karena operator seluler hanya memanfaatkan momentum bantuan kuota data, dengan harapan ada penambahan pelanggan baru dari siswa yang sebelumnya tidak punya ponsel.

Hasan menyebutkan, bantuan kuota data internet tahap satu dan dua di bulan September 2020 kepada 27.305.495 nomor ponsel pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Jumlah itu diyakini terus bertambah, seiring dengan proses pemutakhiran data, verifikasi, validasi dan penyempurnaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan satuan pendidikan.

“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk operator seluler dalam penyaluran bantuan kuota data internet untuk para pendidik dan peserta didik. Kami minta seluruh pihak dapat memberi layanan terbaik untuk peserta didik agar mereka dapat pendidikan yang lebih baik selama pandemi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp7,2 triliun untuk bantuan kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Subsidi kuota diberikan selama 4 bulan, mulai September hingga Desember 2020.

Penyaluran bantuan kuota data dilakukan dalam 2 tahap setiap bulan. Tahap I diberikan setiap tanggal 22 sampai 24, sedangka tahap II diberikan setiap tanggal 28 sampai 30. Skema itu akan berlangsung hingga Desember 2020 mendatang.

Untuk penyaluran September tahap I telah selesai pada 22-24 September 2020 lalu. Khusus penyaluran bulan November dan Desember 2020, akan disalurkan sekaligus pada November, karena akan banyak libur pada Desember 2020.

Sementara itu, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Purwanto, menjelaskan penerapan anggaran diserahkan langsung kepada Kemdikbud dan operator seluler yang akan menjalani hingga akhir Desember tahun ini.

“Kami minta Kemdikbud berkoordinasi dengan operator seluler agar harga yang diberikan ke kementerian sesuai dengan identitas kegiatan dan dianggap wajar. Jika bisa, harga yang diberikan tidak terlalu ketat seperti harga pasaran,” katanya.

Purwanto menyakini kebijakan bantuan kuota internet memiliki manfaat yang akan dirasakan masyarakat. Hal itu diketahui melalui testimoni dari guru dan orangtua siswa di lapangan atau bahkan di media massa.

Target penerima bantuan kuota data internet Kemdikbud sebanyak 50,7 juta peserta didik, 3,4 juta pendidik, 5,1 juta mahasiswa dan 257.217 dosen. Jenis bantuan tersebar untuk jenjanh SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, Kesetaraan, SLB, mahasiswa vokasi, mahasiswa akademi, guru serta dosen. (Tri Wahyuni)