Diterapkan 2020, Pemerintah Ubah Sistem Pensiun PNS

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan mengubah sistem pensiun pegawai negeri sipil (PNS), dari sebelumnya model ‘pay as you go’ menjadi fully funded. Namun, sistem itu baru diberlakukan untuk pengangkatan PNS tahun 2020.

“Sistem pensiun baru ini sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Karena baik pemerintah maupun aparatur sipil negara (ASN) PNS sama-sama membayar iuran di awal,” kata Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmadja dalam media gathering jurnalis reformasi birokrasi di Jakarta, Jumat (29/11/2018).

Setiawan menjelaskan, iuran akan dihitung dari gaji pokok plus tunjangan (kinerja dan kemahalan), sehingga dana pensiun yang didapat PNS nantinya cukup besar. Belum diputuskan berapa besaran persentase potongan gaji pokok maupun dana dari pemerintah.

“Hingga kini masih kami simulasikan. Belum ketemu angka yang pas. Misalkan pembagiannya 50-50, maka kewajiban mengiur pemerintah dan PNS sama,” katanya.

Sedangkan pada sistem pensiun yang ada sekarang, yakni pay as you go, lanjut Setiawan, PNS dipotong sekitar 4 persen dari gaji pokok setiap bulannya. Sementara pemerintah baru membayar uang pensiun saat akhir masa kerjanya.

“Sistem pensiun baru ini diterapkan pada PNS hasil rekrutmen 2020 keatas. Untuk PNS rekrutmen 2020 kebawah, tetap menggunakan model perhitungan lama,” ucap Setiawan menegaskan.

Ditanya soal regulasi, Setiawan mengatakan, saat ini masih dipersiapkan. Bentuknya peraturan pemerintah (PP) tentang Pensiun. “PP ini rencananya akan ditandatangan Presiden pada 2019. Kami masih berhitung secara cermat agar tidak merugikan PNS tetapi juga tak memberatkan anggaran pemerintah,” ujarnya.

Disebutkan, jumlah PNS di Indonesia saat ini ada sekitar 4,3 juta orang. Sistem pay as you go ini dirasakan memberatkan negara. Selain itu, dana pensiun PNS yang diterima kecil. Dicontohkan, seorang deputi atau dirjen menerima gaji plus take home pay sebanyak Rp 35 juta. Namun saat pensiun hanya menerima Rp 4 juta per bulan.

“Lewat model fully funded, iuran dicicil bersama baik PNS maupun pemerintah. Iuran dihitung tak hanya gaji pokok, tetapi juga tunjangan kinerja dan kemahalan, sehingga dana pensiun jadi lebih besar,” katanya.

Soal mekanisme pembayaran pensiun, Setiawan mengatakan, akan dibayarkan setiap bulan. Pemerintah menghindari pembayaran secara gelondongan, khawatir salah pengelolaan. “PNS sudah terbiasa menerima gaji bulanan. Kalau pensiun diberikan dalam jumlah besar, takut salah kelola,” kata Setiawan menandaskan. (Tri Wahyuni)