Ditjen Dikti Beberkan 5 PTS Pemalsu Dokumen Perizinan!

0

JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi (Sesdirjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) Paristiyanti Nurwardani membeberkan 5 perguruan tinggi swasta (PTS) yang diduga melakukan pemalsuan surat keputusan (SK) terkait izin operasional.

“Lima SK yang dipalsukan itu dilakukan oleh 3 PTS yang saling berafiliasi satu sama lainnya,” kata Paristiyanti Nurwardani dalam keterangan pers secara daring, Kamis (29/4/2021).

Paris menyebutkan, izin operasional yang dipalsukan, antara lain SK izin perubahan nama dan lokasi sebuah PTS di Jawa Timur ke Banten. Lalu izin pembukaan program studi (prodi) akuntansi untuk jenjang sarjana di PTS tersebut.

“Pemalsuan itu juga dilakukan pada SK pembukaan program magister kenotariatan dan program doktor untuk ilmu hukum serta izin penggabungan 2 sekolah tinggi di Banten. Kebohongan yang mereka lakukan itu sungguh luar biasa,” katanya.

Karena, lanjut Paris, merujuk pada Undang-Undang (UU) No 12 Tahun 2012 pasal 33 ayat 3 Tentang Pendidikan Tinggi itu menyebutkan program studi yang diselenggarakan perguruan tinggi harus atas izin menteri setelah dinilai memenuhi persyaratan minimum akreditasi yaitu C.

Terkait izin operasional, Paris menyebut undang-undang yang sama pada pasal 60 ayat 2. Katanya, PTS yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum dengan prinsip nirlaba. Pendirian itu wajib mendapat izin mendikbud, sebelum menggelar perkuliahan.

“Jadi izin menteri itulah yang dipalsukan oleh oknum-oknum tersebut,” ucapnya.

Paris menuturkan, informasi seputar pemalsuan tersebut diperolehnya pada 30 Januari 2021 lalu dari Kepala LLDikti Wilayah 4. Setelah ditelusuri, baru ketahuan kampus tersebut memalsukan semua dokumen pendirian kampus dan pembukaan program studi.

“Karena nomor pada 5 SK itu tidak tercatat di Ditjen Dikti, meski dokumen yang disodorkan terlihat sangat mirip dengan yang asli,” ucapnya.

Paris menambahkan, pihaknya melaporka n kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada 17 Februari. Dua bulan setelah itu, pihaknya beraudensi dengan Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Hendro Pandowo untuk koordinasi penanganan perkara.

“Kami akan kawal betul kasus ini untuk efek jera. Sehingga tak ada lagi kasus semacam ini di masa depan. Apalagi, dikatakan kasus tersebut mengandung unsur pidana. Gelar perkara akan segera dilakukan untuk menentukan tersangka pelaku pemalsuan 5 SK izin operasional,” tuturnya.

Agar masyarakat tak tergiur oleh tawaran perguruan tinggi yang kurang bertanggung jawab tersebut, lanjut Paris, Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim telah melakukan komunikasi dengan seluruh Kantor LLdikti di seluruh Indonesia.

“Jangan sampai mahasiswa kita hanya sekadat mengejar ijazah, tetapi tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya,” ucap Paris.

Karena, lanjut Paris, Mendikbud Ristek ingin meyakinkan masyarakat jika pemerintah melakukan subsidi dan investasi SDM di pendidikan tinggi, maka kompetensi lulusannya harus sesuai dengan jenjang pendidikannya baik sarjana, magister atau doktor. (Tri Wahyuni)