JAKARTA (Suara Karya): Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat (Jabar) untuk percepatan hilirisasi hasil penelitian di perguruan tinggi.
“Penerapan skema penta helix antara inventor, investor, masyarakat, media dan pemerintah menjadi urgen, karena banyak penelitian di perguruan tinggi yang bisa dikomersialisasikan,” kata Sekretaris Ditjen Dikti Paristiyanti Nurwardani usai penandatanganan kerja sama dengan Kadin Jabar, di Jakarta, Rabu (2/9/20).
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana.
Sebelumnya, kerja sama serupa juga dilakukan Ditjen Dikti Kemdikbud dengan Kadin DKI Jakarta, organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan sejumlah pihak lainnya.
Paris menjelaskan, kerja sama dengan Kadin di berbagai daerah perlu dilakukan agar skema penta helix dapat berlaku massif ke seluruh Indonesia. Jika daerah memiliki semangat yang sama, bukan mustahil Indonesia akan bisa menjadi negara mandiri. Karena kebutuhan produk dipenuhi karya anak bangsa.
“Kami sedang melakukan penilaian, hasil penelitian perguruan tinggi mana yang akan dihilirisasi sesuai kebutuhan masyarakat. Semoga nanti juga bisa kerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN),” ujarnya.
Ditjen Dikti Kemdikbud, lanjut Paris, telah menciptakan Kedai Reka, platform yang akan mempertemukan inventor dan investor. Disebutkan ada lebih dari 1.300 inovasi yang siap dihilirisasi.
“Jumlah itu masih akan terus bertambah, mengingat animo berbagai pihak sangat tinggi untuk program kerja sama penta helix ini,” ujarnya.
Ketua Kadin Jawa Barat, Tatan Pria Sudjan menyambut antusiasme pemerintah dalam skema kerja sama penta helix. Pihaknya akan bersinergi dengan para stakeholder, termasuk pendidikan.
Tatan juga menyinggung soal lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan industri. Ia berharap skema penta helix dapat menghasilkan lulusan yang tidak saja memenuhi standar akademik, tapi juga kebutuhan industri.
“Jangan sampai profesor ubi cilembu hanya berakhir di Scopus, tidak bisa menjadi produk yang bisa membangun ekonomi masyarakat. Inilah yang kita coba eksplorasi, membangun rantai pasok lebih efisien agar menambah daya saing produk kita,” ucapnya.
Kuncinya, menurut Tatan, pada eksplorasi. Apalagi jika SDM memiliki kemampuan mengolah dari bahan baku ke manufaktur. “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam hilirisasi hasil penelitian di perguruan tinggi,” katanya.
Sesdirjen Dikti, Paris saat ditanya apakah kerja sama dengan Kadin di berbagai daerah juga membahas soal kemudahan magang dan praktik bagi mahasiswa, ia membenarkan hal itu. Karena magang merupakan bagian dari Program Kampus Merdeka yang akan diperkuat dalam kerja sama tersebut.
“Program magang kami minta tidak hanya 1-2 bulan, tetapi minimal 1 semester atau 6 bulan penuh. Sehingga mahasiswa bisa praktik kerja yang sesungguhnya,” katanya.
Ditambahkan, mahasiswa magang nantinya dapat pengetahuan baru tentang dunia usaha dan industri. Proses magang itu nantinya akan dilaporkan ke perguruan tinggi masing-masing untuk reorientasi kurikulum.
“Perguruan tinggi bersama industri dapat melakukan reorientasi kurikulum agar keterampilan yang dimiliki lulusan perguruan tinggi relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha,” kata Paris. (Tri Wahyuni)
