DJSN Sebut Defisit Jaminan Kesehatan Nasional Sejak 2014

0
Ketua DJSN Sigit Priohutomo

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial (DJSN) menyatakan adanya defisit berkelanjutan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Defisit jaminan kesehatan ini terjadi sejak 2014 hingga saat ini (2018).

Ketua DJSN Sigit Priohutomo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/12/2018) mengungkapkan, sampai saat ini defisit JKN masih mengandalkan dana talangan dari pemerintah. Hasil evaluasi atas laporan keuangan audit BPJS Kesehatan tahun 2014-2017 menunjukan bahwa telah terjadi “defisit struktural”.

“Kondisi ini memerlukan perhatian yang serius dan intervensi kebijakan yang komprehensif,” kata Sigit.

Berkenan dengan kondisi defisit JKN, Sigit mengatakan kalau Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 telah menetapkan dalam pasal 48 yaitu “Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa “tindakan khusus paling sedikit dilakukan melalui: a) penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau c) penyesuaian manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Until diketahui, DJSN dibentuk berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 7 menetapkan DJSN bertugas mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi Penerima Bantuan Iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pertama kali ditetapkan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, untuk Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp19.225 dan untuk selanjutnya ditinjau kembali paling lama 2 tahun sekali.

Perubahan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran ditinjau kembali pada tahun 2015, DJSN mengusulkan besaran iuran bagi PBI sebesar Rp36.000. Namun Perpres nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menetapkan iuran Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp23.000.

Menurut Sigit, sesuai fungsi dan tugasnya, pada tahun 2018 DJSN kembali akan mengajukan usulan besaran iuran JKN khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran. Usulan ini berdasarkan berbasis data empirik 2014-2018 dengan menggunakan metode aktuaria. Angka besaran iuran yang akan diusulkan tersebut lebih tinggi dari usulan DJSN pada tahun 2015 yang lalu dengan perkiraan kenaikan sebesar 10,4 persen sampai 27,54 persen. (Pramuji)