DJSN Selesaikan Draf Peta Jalan P3K2 JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah menyelesaikan draf peta jalan (road map) untuk Pencegahan, Pendeteksian dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan, Jaminan Kesehatan Nasional (P3K2 JKN). Regulasi ini, diyakini bisa menghemat pembiayaan JKN hingga 10 persen.

“Beberapa negara telah menjalankan regulasi ini, dan mereka terbukti berhasil menghemat anggaran,” kata anggota DJSN Ahmad Anshori di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Dikatakan Anshori, pihaknya berupaya memperbaiki penyelenggaraan JKN dalam rangka mencegah kecurangan yang terjadi.

Menurutnya, DJSN sudah merancang peta jalan P3K2 sejak 2016 dan baru sekarang terealisasi dengan workshop sehingga banyak masukan dari berbagai pihak terkait.

” Untuk regulasi P3K2 JKN sedang kami persiapkan,” ujarnya.

Namun demikian lanjut Anshori, efisiensi pembiayaan JKN dari upaya pencegahan kecurangan bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai panduan pelaksanaan asuransi kesehatan sosial.

“Regulasi itu nantinya dipakai sebagai instrumen tata kelola JKN yang belum ada, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kecurangan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” katanya.

Menurut Anshori, SJSN  harus dilengkapi dengan instrumen tersebut karena menyangkut hal yang dapat dikategorikan penyimpangan, pihak yang berpotensi melakukan, sanksi, dan mekanisme pembuktiannya. Sebab, kesalahan, kecurangan sampai dengan korupsi sekali pun itu bisa dilakukan oleh siapa saja.

Pada kesempatan yang sama, anggota DJSN dari unsur pekerja, Subiyanto mengatakan potensi kecurangan itu bisa datang dari BPJS Kesehatan selaku penyelenggara JKN, bisa dari provider seperti rumah sakit, bisa pula dari peserta JKN bahkan bisa juga dari regulasi yang ada.

“Jadi kecurangan dan kesalahan itu terjadi sangat masif karena banyak faktor yang mempengaruhi,” kata Subiyanto.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN misalnya ditemukan adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa peserta JKN. Dalam praktiknya, banyak kasus kecelakaan yang akhirnya dibebankan kepada pembiayaan JKN. (Andara Yuni)