DJSN Usul Petugas Pemilu Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

0

JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 8,2 juta petugas Pemilu 2019 diusulkan didaftarkan pada sistem jaminan sosial nasional BPJS Ketenagakerjaan. Demikian dikatakan Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Subiyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4/2019).

“Jika sudah didaftarkan,  maka semua petugas yang mengalami musibah meninggal dunia atau kecelakaan kerja dan sakit berhak mendapatkan santunan,” katanya.

Menurut Subiyanto, pekerja pemilu memiliki risiko tinggi terutama terkait kesehatan dan keselamatan kerja akibat beban kerja yang melebihi kemampuan standar tubuh manusia. Karena itu mereka harus didaftarkan dalam system jaminan social ketenagakerjaan.

Namun demikian lanjut dia, karena kegiatan Pemilu sudah dimulai maka sifat kepesertaan harus berlaku mundur dan dimulai per Januari 2019 hingga semua urusan Pemilu dinyatakan berakhir.

Dia menilai, kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS, dan sakitnya ribuan petugas KPPS paska pencoblosan Pemilu, tanpa ada jaminan social perlu mendapatkan perhatian. Karena sebagai petugas yang dipekerjakan oleh Negara mestinya Negara juga mengalokasikan anggaran untuk mengkaver jaminan social mereka.

Sayangnya, pada pemilu 2019, sebanyak 8,2 juta petugas pemilu belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya saat mereka mengalami kecelakaan kerja, bahkan meninggal dunia, Negara tidak memberikan santunan.

“Setelah kami mendesak agar Negara memberikan santunan untuk para pekerja KPPS, akhirnya ada alokasi dana untuk mereka. Meski besarannya tidak sesuai dengan hak yang diatur dalam system jaminan social BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Dalam rapat yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Bawaslu, KPU dan Kementerian Keuangan disepakati bahwa para pekerja pemilu yang sakit, menderita cacat atau meninggal dunia akan mendapatkan santunan.

Adapun besaran santunan bagi pekerja KPPS yang meninggal dunia  akan memperoleh  Rp36 juta dan cacat Rp30.800.000. Sedang bagi petugas yang sakit, harus mendapatkan jaminan pengobatan hingga sembuh.

Hingga Senin (29/4) tercatat jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia 296 orang, sakit 2.040 orang dan kecelakaan 101 orang. Sedang untuk pekerja Bawaslu tercatat 72 orang meninggal dunia, 305 orang sakit, 887 orang rawata jalan dan 231 orang mengalami kecelakaan kerja. (Pramuji)