DKI Anggarkan Rp3,8 Triliun untuk ITF Sunter

0
Petugas membuang sampah di TPS Muara Baru, Jakarta, Senin (22/10/2018). Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik atau intermediate treatment facility (ITF) Sunter Jakarta Utara akan segera dibangun mulai Desember 2018 yang nantinya mampu menampung hingga 2.200 ton dari 7.000 ton sampah DKI Jakarta perharinya. (Antara Foto)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Jakarta menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pemilik proyek teknologi fasilitas pengelolaan sampah “Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara dengan anggaran Rp3,8 triliun atau sekitar 250 juta dolar AS.

“Rencana anggaran untuk ITF sebesar 250 juta dolar AS atau Rp3,8 triliun,” ujar Corporate Secretary PT Jakpro, Hani Sumarno, di Jakarta, Rabu.

Hani melanjutkan lokasi pembangunan ITF Sunter merupakan Lokasi Stasiun Peralihan sebelum sampah dikirim ke Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sejak tahun 2000.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji menggambarkan tempat pengelolaan sampah berbasis teknologi pengelolaan sampah itu seperti pabrik sampah namun tidak memerlukan ruang yang besar seperti di Bantar Gebang.

Teknologi pengelolaan sampah ITF mendorong iklim yang sehat berorientasi ekonomi sirkulasi yang berarti sampah yang tidak dapat didaur ulang akan diproses di ITF Sunter sehingga menekan dampak negatif yang selama puluhan tahun terjadi akibat residu tidak dikelola.

Pembangunan ditargetkan akan selesai dalam tiga tahun dengan peletakan batu pertama pada Desember 2018.

Sebelumnya, polemik sampah antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menjadi sorotan publik akibat dana hibah kemitraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang disebut Pemkot belum dibayarkan sejumlah Rp2,09 triliun untuk membantu meneruskan proyek pembangunan Flyover atau Jalan Layang Cipendawa, Jalan Layang Rawa Panjang sebagai jalur truk sampah dari ibu kota, juga untuk pembebasan lahan Jalan Siliwangi.

Sementara pihak Pemprov sendiri mengaku sudah memenuhi kewajibannya yakni membayarkan dana hibah ke Pemkot Bekasi untuk kerja sama pemanfaatan lahan Bantargebang yang digunakan sebagai lokasi TPST tahun 2018 sebesar Rp194 juta. Sementara, untuk 2019 direncanakan sebesar Rp141 juta.

Hingga akhirnya pada Senin (22/10), dua pemimpin daerah tersebut bertemu dan membicarakan masalah ini di Balai Kota Jakarta serta akan melakukan pertemuan berikutnya pada Kamis (25/10) mendatang. (Rizal Cahyono)