DKI Kaji Sanksi Larangan Penggunaan Transportasi Umum Pelaku Pelecehan

0

JAKARTA (Suara Karya) : Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menyatakan pihaknya terus melakukan kajian pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual di transportasi umum. Sebab, selain hukum pidana, ada juga sanksi lain yang harusnya diterima pelaku seperti larangan untuk menaiki transportasi publik di Jakarta.

“PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah memasukan pelaku pelecehan di kereta kedalam daftar hitam. Kini pelakunya tidak boleh lagi menaiki transportasi kereta. Mungkin sanksi ini bisa kami contoh sebagai efek jera bagi pelaku,” katanya.

Dikatakannya, saat ini Pemprov DKI terus melakukan upaya baik dan terus melakukan kajian serta berkordinasi dengan Polda Metro Jaya. “Untuk kasus pelecehan yang terjadi beberapa hari lalu, saat ini sedang ditangani Polda Metro, kita lihat nanti hasilnya ya,” kata Ariza.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta membatalkan aturan pemisahan temapt duduk pria-wanita di angkot. Namun demikian, Pemprov terus melakukan mitigasi, sosialisasi, menyiapkan pos pos SAPA, mendorong para perempuan anak untuk berani melapor, dan mengajak sopir angkot semua warga utuk berani menghadapi pelaku pelecehan secara bersama.

“Kami menyiapkan call center stiker 112 termasuk ini nomor pos pelayanan. Melakukan pelatihan bagi sopir-sopir termasuk pemasangan CCTV di transportasi umum,” ujarnya. (Bayu)