JAKARTA (Suara Karya): Sekjen Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Edwil S Djamaoeddin beranggapan Kementerian Sosial (Kemensos) kurang memiliki atensi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan pelayanan sosial.
“Bahkan bisa dikatakan kemitraan antara Kemensos dengan kelompok masyarakat kurang terfasilitasi, baik dalam perencanaan aksi maupun evaluasi.” kata Edwil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11).
Edwil menuturkan pada masa-masa awal pandemi Covid-19 merebak di Tanah Air, sejumlah paket kebutuhan masyarakat dibagikan, namun sayangnya, paket-paket tersebut menguap begitu saja, sebab selain kurang memadai untuk menjawab kebutuhan korban, ternyata juga tidak mampu menggerakkan potensi rakyat yang seharusnya diberdayakan melalui suatu program berkesinambungan, baik dari segi mentoring maupun monitoring.
“Saya kira pemerintah dalam hal ini Kemensos membutuhkan kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang telah memiliki rekam jejak dan konsentrasi dalam melakukan pelayanan sosial,” ujarnya.
Edwil mengungkapkan, DNIKS merupakan organisasi yang sudah hadir sejak 53 tahun yang lalu dengan landasan hukum Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berfungsi mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Bukan itu saja, DNIKS di tingkat provinsi diwakili oleh keberadaan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)/LKKS Provinsi saat ini eksis berada di 30 Provinsi.
“Sehingga bagi DNIKS dalam melihat masalah sosial tidak bersifat parsial karena para penggiatnya tersebar diseluruh Indonesia,” katanya.
“Kami semua yang terbiasa bergelut dalam masalah sosial menilai bahwa sejauh ini Kemensos masih one man show dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” lanjutnya. (Pramuji)
