Doni Monardo: PSBB di DKI Jakarta Besok Tak Boleh Kendor

0
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo.(Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mencabut aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak awal diterapkan. PSBB itu diberlakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta.

“Saya tegaskan, sejak awal diberlakukan PSBB, pemerintah DKI belum pernah mencabut aturan tersebut. Jadi sampai sekarang, sebenarnya DKI masih PSBB,” kata Doni dalam dialog bertajuk “Radio Bertanya, Doni Monardo Menjawab” di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, di Jakarta, Minggu (13/9/20).

Menurut Doni, Pemerintah Indonesia sudah tepat mengambil langkah untuk mengeluarkan aturan PSBB melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 tahun 2020 tanggal 13 Maret, kendati pemerintah juga memiliki opsi untuk menerapkan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Doni, selama status kekarantinaan yang diambil tiap Pemerintah Daerah masih dalam koridor pada Perpres No 11/2020, maka aturan itu harus ditaati oleh seluruh aspek. “Jadi DKI Jakarta sekali lagi, tidak pernah mengubah status. Selalu PSBB,” ucap Doni dalam siaran pers-nya.

Adapun menurut Doni, sebelum memutuskan untuk menerapkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selalu berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 termasuk Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Karena itu, lanjut Doni, jika data masih menunjukkan adanya peningkatan kasus, maka tiap daerah termasuk DKI Jakarta akan diminta untuk tidak melakukan pelonggaran aturan.

“Sebelum mengeluarkan keputusan, Gubernur DKI Jakarta selalu konsultasi kepada saya. Status DKI masih merah. Merah adalah status tinggi, maka jangan dikendorkan,” ucap Doni.

Doni dalam memberi rekomendasi kepada setiap daerah, termasuk Pemerintah DKI Jakarta, secara tegas mengatakan bahwa implementasinya harus selalu melihat dari data valid sebagai acuan. Sehingga keputusan yang diambil tidak salah langkah dan justru memperburuk keadaan.

“Jadi kalau kemarin implementasi dari aturan itu cenderung agak dilonggarkan nah sekarang diminta diketatkan, tetapi ingat. Tidak ada perubahan status,” kata Doni.

Pada kesempatan yang sama, Doni Monardo mengatakan, PSBB bukan karantina wilayah atau seperti yang lebih dikenal adalah “lockdown”.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pemerintah telah mengambil langkah untuk melaksanakan Perpres No 11 tahun 2020 tentang PSBB, sehingga penanganan covid-19 dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dapat dilakukan bersama-sama.

“Presiden dari awal tidak memilih opsi itu, karena kalau kita ambil maka masyarakat yang bekerja harian itu tidak akan bisa mendapat penghasilan,” ucap Doni.

Doni juga menjelaskan, dalam konsep Satgas Penanganan Covid-19 atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebelumnya, seluruh pengambilan dan implementasi dari setiap kebijakan ada tahapan-tahapan yang harus dijalani.

Adapun tahapan-tahapan itu meliputi pra-kondisi seperti simulasi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah yang dilanjutkan monitoring dan evaluasi.

“Saya sering berkomunikasi secara rutin dengan seluruh gubernur di Indonesia untuk selalu bertukar pikiran. Jika ada yang perlu dievaluasi atau diubah, ya tahapan itu yang dilakukan. Selama konsep berjalan dengan baik, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Doni menandaskan. (Tri Wahyuni)