DPD Akan Laporkan Hakim Konstitusi ke Dewan Etik MK

0
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berencana mengambil langkah hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusiyang melarang kader partai menjadi calon anggota DPD. Pasalnya, putusan tersebut dinilai melanggar konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 I UUD 1945.

Pernyataan tersebut, disampaikan Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (20/9) malam.

Pasal 28I ayat (1) dimaksudkan Nono, berbunyi; “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

“Sehubungan dengan itu, kami prihatin terhadap ketidakpastian hukum yang terjadi akibat pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Menurut Nono Sampono, DPD menyatakan tidak percaya dengan kesungguhan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga tegaknya pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, putusan MK terkait latar belakang calon DPD, dianggap telah melanggar Pasal 28I UUD 1945.

“Perintah MK kepada KPU untuk melaksanakan Putusan MK No. 30/ PUU – XVI/ 2018 merupakan Putusan Ultra Petita dan melanggar Pasal 28I UUD 1945, yakni tidak boleh ada hukum yang berlaku surut,” ujarnya menambahkan.

Nono juga menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan hak politik untuk mengusulkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi.

“Selain melaporkan ke dewan etik MK, kami juga akan melakukan tindakan hukum lainnya sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu mematuhi putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memerintahkan KPU melarang funsionaris partai menjadi calon anggota DDP dalam Pemilu 2019.

Yusril menilai, pertimbangan MK memerintahkan KPU untuk melakukan suatu tindakan tertentu telah melampaui kewenangan.

“Pertimbangan seperti itu (MK memerintahkan KPU menolak calon anggota DPD berlatar belakang fungsionaris partai) tidak perlu dipatuhi oleh KPU,” ujar Yusril. (Gan)