DPR Akan Panggil Menkes Terkait Pengambilalihan Kewenangan BPOM

0

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar akan memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto terkait rencana Menkes meminta kembali kewenangan pemberian izin produksi dan edar obat yang selama ini dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kewenangan dalam pemberian izin terhadap obat itu diatur oleh sejumlah ketentuan dan peraturan yang mengikat, jadi tidak bisa diambil begitu saja. DPR harus diajak bicara, karena obat itu menyangkut orang banyak,” kata Ansory saat diminta komentarnya, di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Ansory menilai masih banyak tugas lain yang harus diselesaikan Menkes, ketimbang mempermasalahkan soal izin obat yang telah berjalan dengan baik oleh BPOM. “Dibanding mencari masalah baru, lebih baik selesaikan dulu masalah kesehatan lain yang lebih penting,” ucapnya.

Ansory mengingatkan menkes yang berjanji untuk melakukan reformasi birokrasi dalam waktu dekat. Bila reformasi itu dikaitkan dengan izin obat, maka bukan percepatan perizinan yang terjadi tetapi justru memperpanjang mata rantai birokrasi.

Seperti diketahui, BPOM adalah institusi yang selama ini memiliki kewenangan dalam member izin produksi dan edar obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi. Pemberian izin harus melalui beberapa tahapan dan verifikasi tertentu seperti uji klinis, uji kandungan obat dan pengujian lainnya sebelum satu produk dilempar ke masyarakat.

Untuk keperluan itu, BPOM telah dilengkapi dengan laboratorium lengkap untuk berbagai pengujian itu. Sulit pengujian dilakukan hanya beberapa hari saja, seperti dijanjikan Menkes. Pengujian semacam itu dapat dipastikan tidak mendalam dan hanya bersifat verifikasi.

Sebelumnya, Menkes Terawan Agus Putranto telah bertemu dengan Kepala BPOM, Penny Lukito untuk meminta kembali izin pemberian izin produksi dan edar obat.

“Minggu lalu saya sudah bertemu dengan Kepala BPOM, empat mata dan beliau setuju untuk kembali menyerahan wewenang pemberian izin obat kepada Kementerian Kesehatan,” kata Menkes.

Kata Menkes, prosesnya berlangsung singkat. Kepala BPOM mengunjungi saya sambil menyerahkan kewenangan tersebut. “Jadi keleluargaan sekali, kami berdua baik-baik saja dan bersahabat,” katanya.

Terawan dalam acara pertemuan dengan pelaku industri farmasi dan alat kesehatan bertajuk “Mendorong Iklim Kemudahan Berusaha untuk Meningkatkan Investasi Obat dan Alat Kesehatan Menuju Kemandirian Bangsa”, di Jakarta, Senin (25/11/19) langsung memerintahkan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemkes untuk membuat prosedur perizinan yang lebih mudah dan cepat.

Bahkan secara eksplisit, Terawan mewanti-wanti akan mencopot Dirjen Farmalkes bila masih membuat regulasi yang menghambat dalam proses perizinan obat. “Kuncinya di Dirjen Farmasi. Misalkan, satu hari bisa, ya jangan lama-lama. Makin cepat lebih baik,” ujarnya.

Dengan dipangkasnya proses izin edar obat-obatan, menurut Terawan, industri akan bisa bersaing dengan menawarkan harga jual yang lebih rendah.

“Sebagai Menkes, saya ingin iklim investasi jadi lebih muda. Industri bisa bersaing di pasar. Lewat persaingan, pasar yang akan menentukan harga,” kata Terawan. (Tri Wahyuni)