JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) tak dijadikan ‘gorengan’ politik. Mengingat, rencana ini murni merupakan persoalan hukum, sehingga ada dua sisi yang sama-sama penting untuk dipertimbangkan.
“Pertama adalah sisi kemanusiaan, karena sisi kemanuasiaan ini bagian dari pada sisi yang lebih besar yang disebut dengan sisi keadilan. Karena memang esensi dari hukum itu keadilan juga,” ujarnya, kepada wartawan, di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Dalam konteks ini, lanjut politisi PPP ini, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kebijakan yang benar, yaitu untuk mempertimbangkan pembebasan terhadap Abu Bakar Ba’asyir dari kelanjutan menjalankan pidana penjara.
“Jadi dari sisi itu sudah betul dan tepat. Karena memang menggunakan sisi kemanusiaan. Namun di lain pihak, ada juga sisi kepastian hukum dan aturan. Ini juga tidak bisa dilangkahi begitu saja,” ujar Arsul menambahkan.
Artinya, kata dia, karena pembebasan bersyarat, tentu harus ada syarat yang dipenuhi, dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018.
“Nah ini juga harus diperhatikan bisa hanya sisi kemanusiaannya saja tetapi kemudian ditabrak sisi kepastian hukumnya (ketaatan atau kepatuhan hukumnya itu). Sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang harus dihadap-hadapkan, karena syaratnya juga bukan syarat yang susah. Ini syarat yang sepenuhnya kembali kepada Ustaz Abu Bakar Ba’asyir,” jelas Arsul.
Ia menambahkan, jika syarat dipenuhi, tentu kemudian sisi kemanusiaannya akan langsung bisa dilaksanakan, yaitu pembebasan itu. Jadi menurutnya semua pihak punya tanggung jawab untuk tidak menggunakan ini sebagai ‘gorengan’ politik.
“Seolah Presiden Jokowi itu tidak konsisten, mencla-mencle, dan segala macam, seolah-olah seperti itu. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya bisa disikapi dengan proporsional,” katanya. (Gan)
