DPR: Indonesia Kini Masuk Kondisi Kedaruratan Pendidikan

0
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. (Suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia saat ini masuk dalam kondisi kedaruratan pendidikan. Dalam jajak pendapat yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menunjukkan hampir 60 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional akibat terdampak pandemi virus corona disease (covid-19).

“Kondisi ini akan memburuk dalam dua bulan kedepan jika tidak ada langkah kongkret dari pemerintah untuk menyelamatkan dunia pendidikan kita,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam siaran pers, Jumat (1/5/20).

Alasannya, lanjut Syaiful Huda, pendidikan merupakan investasi utama bagi mimpi Indonesia agar menjadi negara maju pada 2045. “Jika di sektor lain pemerintah bisa memberi stimulus besar-besaran, harusnya pemerintah juga memberi perhatian pada sektor pendidikan,” ucapnya.

Ia mengutip hasil survey yang disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad. Jika 56 persen sekolah swasta saat ini mengalami kesulitan finansial, hal itu merupakan peringatan dini atas nasib pendidikan di Indonesia.

“Harus ada langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti hasil survey tersebut. Kemdikbud memang sudah menerbitkan aturan untuk mempemudah aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, tetapi hal itu tidak akan membantu jika besarannya tidak ditambah,” ujarnya.

Huda mengakui, negara saat ini butuh dana besar untuk mengatasi pandemi covid-19 ini. Namun hal itu tak bisa dijadikan alasan. Sektor pendidikan tetap harus dapat perhatian yang sama dengan sektor lainnya seperti kesehatan, jaminan sosial dan ekonomi.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp405 triliun untuk penanggulangan covid-19 yang menyasar pada bidang kesehatan, jaminan sosial, dan ekonomi, tanpa sektor pendidikan. Bahkan anggaran Kemdikbud terkena kebijakan realokasi,” ujarnya.

Pemotongan anggaran pendidikan, lanjut Huda juga terjadi di Kementerian Agama (Kemenag) yang mencapai Rp2,6 triliun. Kondisi itu membuat ruang gerak Kemenag untuk membantu lembaga pendidikan berbasis agama semakin terbatas.

“Kami menerima informasi sebagian lembaga pendidikan berbasis agama juga mengalami kesulitan biaya operasional. Salah satunya lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma’arif NU,” katanya.

Huda mendesak pemerintah untuk segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga pendidikan swasta dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar, menengah hingga perguruan tinggi yang mengalami kesulitan biaya operasional.

“Pemerintah mestinya tahu jika lembaga pendidikan swasta selama ini menjadi penyangga utama pendidikan di Indonesia, karena timpangnya jumlah lembaga pendidikan milik pemerintah dengan jumlah anak usia sekolah di Indonesia,” tuturnya.

Huda mencontohkan, lembaga pendidikan di tingkat PAUD, yang mana jumlah TK milik pemerintah berjumlah 3.363 lembaga, sedangkan TK swasta mencapai 87.726 lembaga.

Kondisi yang sama juga terjadi di jenjang pendidikan tinggi, yang mana jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) hanya 370 lembaga, sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) mencapai 4.043 lembaga.

“Jika sekolah swasta dibiarkan saja terkendala biaya operasional, bisa dipastikan angka putus sekolah atau drop out (DO) akan meningkat pesat dalam beberapa bulan kedepan,” ucap Huda menandaskan. (Tri Wahyuni)