DPR Kritisi Keluarnya Izin Kerja 500 TKA China ke Sultra

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyayangkan langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Apalagi alasannya karena jumlah pekerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel masih kurang.

“Segitu banyaknya jumlah pekerja lokal. Masak sih gak ada yang punya kompetensi yang dibutuhkan,” katanya di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Kalau pun memang jumlahnya kurang, maka menurut anak buah Sohibul Iman ini, pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada para pekerja Indonesia guna mempertajam kemampuan dan kompetensi mereka.

“Kalau belum sesuai kompetensinya kan bisa dilakukan reskilling. Dan ini justru menjadi refleksi sekaligus evaluasi buat pemerintah dong ya,” tukasnya.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari kompas.com, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi menyatakan bahwa perusahaan yang akan mendatangkan 500 TKA China telah berupaya mencari pekerja WNI.

Namun jumlah WNI yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan masih kurang. Hal itu karena banyak WNI yang tak bersedia. Alasan lokasi pembangunan pabrik smelter di Konawe, Sultra yang jauh. Kalau pun ada yang bersedia, kualifikasi dan kemampuan mereka pun masih kurang.

Perlu diketahui, polemik terkait 500 TKA China ini ramai di pemberitaan media massa setelah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama DPRD yang kompak menolak. (Bobby MZ)