DPR Menyetujui RUU Perppu 1/2020 Kontroversi Menjadi Undang-Undang

0

JAKARTA (Suara Karya): DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) yang penuh kontroversi menjadi undang-undang (UU).

“Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta,” ungkap siaran pers Kemenkeu yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari di Jakarta, Selasa sore (12/5/2020).

RUU Perppu No 1/2020 adalah tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan akan menggunakan anggaran negara Rp 405 Triliun.

Persetujuan itu disepakati DPR setelah sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) telah menyampaikan RUU tentang Penetapan Perppu 1/2020 melalui Rapat Kerja Badan Anggaran dan pada 4 Mei 2020, telah diambil Keputusan DPR tingkat satu untuk RUU Penetapan Perppu 1/ 2020 untuk dibawa ke tingkat paripurna.

Lalu, kemudian pada 6 Mei 2020 telah dilanjutkan dengan rapat kerja dengan Komisi XI dimana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan berbagai update dan penjelasan seputar kebijakan Kemenkeu di tengah pandemi COVID-19, pembahasan asumi makro dan postur APBN 2020. Perppu 1/2020 ini telah dibahas secara intensif antara Pemerintah dan DPR.

Menkeu menegaskan, untuk mencegah moral hazard, dalam Pasal 12 (1) Perppu 1/2020 telah diatur pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diatur dalam Perppu 1/2020 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

“Tata Kelola tersebut diwujudkan dalam bentuk proses penetapan kebijakan yang transparan dan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan Perpu 1/2020. Pemerintah juga sangat setuju dengan berbagai pandangan Anggota Dewan agar pelaksanaan Perpu yang ditetapkan sebagai Undang-Undang nantinya benar-benar dijalankan dengan tata kelola yang baik dan menghindari/mencegah terjadinya moral hazard,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Dia berharap Perppu 1/2020 dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial dan ancaman perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Ditambahkan, melalui Perppu 1/ 2020 diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga medis, masyarakat, dan pelaku usaha di sektor riil serta sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi secara lebih merata, antara lain.

Namun, RUU No 1/2020 itu dinilai mengandung kontroversi terkait dengan pemberian hak imunitas hukum kepada pejabat Negara dalam pengelolaan dana. Karena itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA mengajukan dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada pekan 9 April 2020 lalu.

Seperti diutarakan sejumlah asalah yang Koordinator MAKI Boyamin Saiman antara lain, hak imunitas dan menjadikan aparat pemerintah menjadi superbody, kepala Negara dengan mudah melakukan pemakzulan yang bertentangan dengan UUD 1045, dan adanya kebijakan yang tidak bisa dituntut sebagaimana dalam kasus Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Ban Century.

“Agar kasus seperti BLBI dan Century yang merugikan keuangan negara ratusan triliun itu tidak terulang,” ujarnya. (ndra)