DPR Minta Kemsos Serahkan Penyaluran BPNT ke Bulog

0
suarakarya.co.id/Bayu Legianto

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) meminta Kementerian Sosial (Kemsos) segera menugaskan Perum Bulog sebagai penyalur beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

”Beras yang diproduksi Bulog sekarang ini sangat bagus. Tidak diragukan lagi kualitasnya. Jadi buat apa ambil dari luar Bulog, ” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dalam diskusi Bantuan Pangan Non Tunai dan Efektivitas Stabilisasi Harga Pangan” di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dikatakan Herman, penyaluran BPNT baiknya memang dilakukan oleh Bulog, dan bukan lagi oleh Kemesos. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dinilai, selain sudah punya pengalaman dalam menyaluarkan beras ke masyarakat juga memiliki sistem yang telah terintegrasi.

“Bulog memiliki gudang diseluruh Indonesia. Demikian juga dengan organisasinya yang ada diseluruh daerah di Indonesia,” katanya dalam diskusi yang digelar Perum Bulog bersama Forum Wartawan Bulog.

Selain itu, lanjutnya, Bulog selama ini mengemban tugas untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok nasional, mengamankan ketersediaan atau buffer stok pangan dan keterjangkauan pasokan. Sehingga perlu dilakukan penguatan regulasi maupun kebijakan yang terkait dengan tugas Perum Bulog.

“Perlu dilakukan revisi Peraturan Presiden no 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai agar pengadaan dan penyalurannya diserahkan kepada Perum Bulog,” ujarnya.

Sementara menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir sejak penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) dan beras sejahtera (Rastra) digantikan BPNT,  penyaluran beras Bulog semakin seret. Ini berdampak pada serapan gabah di petani oleh Bulog juga semakin kecil.

”Sejak dua tahun lalu,  Bulog ini sudah sakit.  Bahkan sekarang,  sakitnya sudah stadium tiga. Karen beras yang diserap dari petani tidak dapat disalurkan. Menumpuk di gudang-gudang,’kata Winarno.

Padahal bulog punya tugas menyerap gabah petani dalam rangka cadangan beras secara nasional dan mengamankan harga pangan. Tugas ini harus diimbangi dengan regulasi dimana pemerintah menjamin beras yang diserap Bulog akan tersalurkan.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo mengakui ,sejak program rastra berubah menjadi BPNT, penyaluran beras Bulog terus menyalami penurunan. Pasalnya, program BPNT membuka kesempatan kepada pasar bebas untuk turut memasok beras.

‘’Artinya, Bulog turut bersaing dengan produsen beras lain’’ujar Imam

Lebih lanjut Imam mengatakan, Bulog hingga saat ini  baru menyalurkan beras sekitar 130.000 ton untuk program BPNT dari target 700.000 ton.

Menurutnya, BULOG cukup  sulit untuk mencapai target 700.000 ton dalam waktu yang kurang dari satu bulan.

Saat ini, selain melalui BPNT, penyaluran beras Bulog pun dilakukan melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), untuk bencana alam dan bantuan internasional itu pun dilaksanakan dengan penugasan dari pemerintah.

Kepastian penyaluran beras ini, kata Imam sangat dibutuhkan, sehingga Bulog sendiri bisa menyerap gabah/beras dari petani dalam jumlah yang besar pula.

‘’Dengan kondisi saat ini,  tentu bagi Bulog akan sulit melakukan penyerapan, tetapi jumlah gabah/beras yang diserap terbatas karena kondisi gudang yang makin penuh,’’tutunya

Dia menegaskan, jika Bulog menjadi pemasok utama untuk program BPNT, Bulog bisa menyalurkan setidaknya 1,87 juta ton per tahun. Perhitungan ini dengan asumsi beras yang disalurkan sebesar 10 kilogram per bulan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencapai 15,6 juta keluarga.

”Bulog siap menjadi penyalur BPNT.  Bahkan dengan teknologi yang ada sekarang Bulog dapat menyalurkannya hingga ke tangan penerima, ”katanya. (Indra DH)