DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemberian E-KTP Kepada WNA

0
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai pemberian KTP-Elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA) perlu ditinjau ulang, terlebih lagi jika itu dikatakan sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Pasalnya, menurut dia, filosofinya E-KTP merupakan identitas untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang permanen.

“Kita juga tidak mengenal double kewarganegaraan. Oleh karena itu, jika dikatakan hal itu sudah sesuai dengan undang-undang, maka akan kita kaji apa memang dalam undang-undangnya seperti itu. Kalau undang-undangnya disalah interpretasikan, kalau perlu undang-undangnya direvisi. E-KTP ya harus untuk Warga Negara Indonesia,” ujar Fadli, saat ditemui wartawan, usai Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, hal ini akan sangat membahayakan jika e-KTP tersebut diberikan kepada WNA, karena bisa disalahgunakan oleh orang tersebut. Misalnya untuk membeli lahan, membuka rekening bank dan lain sebagainya. Terlebih lagi jika jumlahnya berjuta-juta. Bagi seorang WNA untuk menjadi WNI prosesnya sangat panjang.

“Jika pun mau dengan jalan cepat, ya harus memiliki sebuah prestasi tertentu, seperti menjadi juara dunia olahraga tertentu. Itupun harus mendapat persetujuan DPR RI, serta melalui sejumlah test kewarganegaraan. Misalnya harus hafal Pancasila dan lain sebagainya,” kata Fadli.

Terkait dengan Pemilu dan lainnya, lanjut legislator dapil Jawa Barat V itu, harus dibereskan dulu hal-hal seperti data ganda, dan data invalid dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu agar data-data bermasalah ini tidak ikut Pemilu. Supaya Pemilu nanti benar-benar bersih. (Gan)