DPR: Permendikbud tentang Sistem Zonasi Perlu Direvisi

0

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menilai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) soal zonasi dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru) harusnya diterapkan secara bertahap dan tak perlu disertai sanksi. Karena kondisi Indonesia saat ini tidak bisa disamaratakan.

“Sebelum PPDB, Kemdikbud harusnya melakukan kebijakan redistribusi guru dan penyediaan sarana dan prasarana lebih dulu. Jika kondisinya masih seperti ini, orangtua tetap mencari sekolah yang terbaik buat anaknya meski diluar zonanya,” kata Ferdiansyah di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ferdi berpendapat penerapan kebijakan Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi belumlah tepat. Sebelum diterapkan secara nasional, sistem itu seharusnya dibuat peta jalannya (road map) sehingga pemerintah daerah tidak kebingungan.

“Saat pembuatan peta jalan, pemerintah bisa gunakan momen itu untuk program redistribusi guru dan persiapan sarana dan prasarananya. Jalannya mulai dari beberapa sekolah, lalu ditambah jumlahnya, setelah itu diterapkan secara nasional. Paling tidak butuh waktu minimal 5 tahun,” ujarnya.

Karena, lanjut anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu, kondisi sekolah di Indonesia saat ini tidak pada posisi yang sama kualitasnya. Penerapan zonasi dalam PPDB akan mengalami kendala, karena masih banyak orangtua yang ingin anaknya sekolah dengan kualitas bagus meski berada diluar zonasinya.

“Dalam Pasal 5 Permendikbud No 51/2018 disebutkan proses PPDB akan menggunakan jaringan internet. Tetapi, apakah semua sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK memiliki fasilitas itu. Padahal ada ratusan ribu sekolah dalam satu kabupaten/kota. Apa dinas pendidikan punya sumber daya manusia untuk menangani hal itu,” katanya.

Ferdi menyayangkan ada sanksi dalam penerapan Permendikbud No 51/2018, yang tidak sesuai dengan norma standar prosedur yang ditetapkan kementerian. Seperti pengurangan bantuan pemerintah atau bantuan operasional sekolah.

“Sanksi seperti itu akan memberatkan sekolah. Apalagi, jika sebelumnya tidak perah ada komunikasi antara Kemdikbud dengan Pemda. Lalu tiba-tiba sanksi diberikan. Jika ingin memberi sanksi, pastikan dulu sudah ada komunikasi antara kedua belah pihak,” ucapnya menegaskan.

Menurut Ferdi, penerapan Permendikbud No 51/2018 tidak dibuat kaku. Apalagi kebijakan itu belum memiliki peta jalan. Sikap tegas diterapkan sesuai situasi dan kondisi daerah. Yang penting, daerah bisa mempertanggungjawabkannya.

“Karena itu, Permendikbud tentang zonasi ini harus direvisi dulu sebelum diterapkan secara nasional, dengan menambah atau mengurangi pasal atau ayat yang disesuaikan dengan daerah. Termasuk soal sanksi,” tuturnya.

Ditanya penerapan sistem zonasi ini terkesan terburu-buru, Ferdiansyah mengatakan, sebagai kebijakan nasional seharusnya tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Apalagi jika kebijakan itu bersinggungan dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah.

“Apa yang dilakukan Mendikbud Muhadjir memang bagian dari kewenangannya sendiri, tetapi jadi masalah karena sekolah ada di daerah. Dan semua itu membutuhkan koordinasi dengan pemda setempat. Sebelum diterapkan, harusnya komunikasi yang intens dulu dengan Pemda,” kata Ferdi menandaskan. (Tri Wahyuni)