JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan mengatakan, problem pangan yang terjadi saat ini, khususnya terkait pro dan kontra seputar kebijakan impor beras, lebih dikarenakan persoalan korupsi dan mafia.
“Persoalan pangan yang terjadi saat ini, karena ada persoalan korup dan mafia. Inilah yang menjadi tugas Pemerintah untuk membenahinya,” ujar Daniel, dalam diskusi bertajuk ‘Regulasi Ijin Impor Beras Tambahan, Bagaimana Sikap DPR?’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah. melalui Kementerian Perdagangan kembali melakukan tambahan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.
Terkait dengan itu, politisi PKB ini meminta pemerintah agar segera menindak tegas para mafia pangan yang ada di tanah air.
“Pemerintah tidak bisa hanya mengatakan mafia, tapi harus tegas dan ditangkap,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemberitaan pada laman The Voice Of Vietnam Online (vov.vn), yang menyebutkan bahwa Perum Bulog telah menandatangani kontrak untuk melakukan pembelian beras sebanyak 300.000 ribu ton dari Vietnam dan 200.000 dari Thailand.
“Iya, betul. Itu pemasukan April hingga Juli 2018,” kata Enggartiasto, di Jakarta, Senin (14/5).
Diketahui, pada awal tahun 2018, pemerintah juga telah memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500.000 ton untuk memperkuat stok pemerintah dan menekan harga komoditas tersebut yang pada saat itu mencapai Rp13.000 per kilogram
Stok Perum Bulog pada 14 Mei 2018 tercatat sebanyak 1.262.782 ton. Sebanyak 453.787 ton merupakan beras asal impor dan stok komersial sebanyak 106.186 ton. Sementara sisanya merupakan hasil dari serapan Perum Bulog sejak awal 2018. (Gan)