DPR Sebut Masih Banyak RS Tolak Pasien BPJS Kesehatan

0

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ivan Doly Gultom menyesalkan masih banyaknya penolakan pasien pengguna BPJS Kesehatan yang dilakukan pihak rumah sakit (RS), baik itu RS milik pemerintah pusat, daerah maupun swasta.

Pertama, penyebab penolakannya-pun bermacam-macam, seperti penyakit yang tidak dapat dibiayai BPJS, kedua alasan kerusakan peralalatan operasi dan ketiga bilamana membutuhkan CT scan, RS selalu melakukan penolakan karena itu masuk biaya yang tidak ditanggung BPJS.

Keempat, pasien seringkali dirujuk pihak RS ke RS lainnya dengan alasan keterbatasan alat medis, obat dan kamar rawat. Kelima, pasien yang masuk golongan ekonomi miskin terkadang juga harus membiayai penggunaan mobil ambulan sendiri, karena ambulan yang dimiliki RS selalu tidak terdsedia saat pasien BPJS membutuhkan.

Keenam, hendaknya pemerintah juga memberikan fasilitas obat yang lebih baik kepada pasien BPJS. Artinya kwalitas obat paling tidak di atas generik agar khasiatnya juga lebih ampuh mengobati penyakit mereka.

Ketujuh, kecelakaan lalu lintas ( lalin) perorangan atau kecelakaan lebih dari satu orang juga harus dibiayai BPJS dan jangan ada pengecualian. Karena korban kecelakaan dinilai layak mendapatkan pembiayaan RS dari BPJS, karena mereka juga telah membayar iuaran bulanannnya.

Yang kedelapan, Ivan mengecam keras modus RS yang seringkali menjebak pasien dengan mendorongnya ke kasir RS. Pasien biasanya diminta bayar biaya administrasi atau obat-obatan yang murah.

“Setelah pasien melakukan pembayaran secara tunai, maka kartu kepesertaan BPJS yang mereka miliki tidak dapat dipergunakan lagi. karena saat itu mereka telah terdaftar di RS sebagai pasien umum dengan membayar biaya RS secara tunai,” kata Ivan di Jakarta, Selasa (5/3/2019)

Kondisi ini menandakan masih buruknya, pelayanan BPJS terhadap pasien. “Untuk apa program BPJS Kesehatan yang di canangkan pemerintah, kalau manfaatnya tidak bisa di rasakan oleh masyarakat miskin. Toh jumlah masyarakat miskin di Indonesia adalah mayoritas,” katanya.

Ditegaskannya, BPJS harus melakukan sosialisasi secara masih dan komperhensif hingga menyentuh masyarakat marjinal, terutama untuk semua hal yang berhubungan dengan delapan kendala yang telah disebutkan.

“Pemerintah harus memperbaiki citra yang tidak baik dengan lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat miskin,” kata Ivan.

Dia mengimbau agar ada kerja sama yang baik antara pemerintah dalam hal ini Kemenkes dengan BPJS dan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, agar pihak RS tidak lagi mencari cari alasan untuk menghindari pembayaran dengan BPJS Kesehatan.

Ivan mengimbau, pemerintah harus memperbaiki citra yang tidak baik dengan lebih mengoptimalkan pelayanan terhadap kaum marjinal. “Kalau orang berduit gak usah dipikirin,” ujarnya.

Dengan demikian, alangkah baiknya calon peserta BPJS melengkapi surat keterangan tidak mampu ( SKTM ) ketika mendaftarkan diri sebagai peserta, atau ketika menggunakan kartu BPJS itu.

Dia menilai, karena kalau orang berduit, mereka memiliki asuransi kesehatan swasta dan uang tunai. Ini agar tidak ada perbedaan pelayanan antara peserta BPJS dan orang berduit.

Dengan demikian, program pemerintah bisa dirasakan masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan.

“Untuk apa program BPJS yang dicanangkan pemerintah, kalau manfaatnya tidak bisa dirasakan masyarakat miskin,” katanya.

Ivan juga mengimbau BPJS hendaknya menyederhanakan birokrasi terhadap RS terutama untuk hal pembayaran dan pendistribusian obat, baik terhadap RS swasta, pemerintah, maupun RSUD.

Diceritakannya, di daerah pemilihan Ivan Doly yakni wilayah Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu, masih banyak warga yang mengeluhkan buruknya pelayanan RS kepada peserta BPJS dan banyaknya BPJS warga yang ditolak oleh pihak RS karena penggunaan pada kasus pengobatan tertentu.

“Saya melihat pentingnya disini, pemerintah dan BPJS memberikan sosialisasi dengan berbagai bentuk iklan, spanduk, maupun standing banner di setiap RS, Puskesmas, klinik, dan lain nya, agar pemberitahuan dimaksud sampai kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin,” kata Ivan.

Salah satu contohnya, ada korban yang mengalami kecelakaan tunggal sepeda motor. Saat si korban mendatangai RS bersama keluarganya, pihak RS mengatakan kalau pasien itu tidak bisa dibayarkan menggunakan BPJS, alasannya kecelakaan yang dialami korban tidak masuk dalam klausul penyakit yang ditanggung BPJS.

Selain itu, Ivan juga mengimbau baiknya pemakaian kartu BPJS oleh seluruh masyarakat di setiap provinsi di audit oleh auditor independent ( tingkat provinsi ) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK )sebagai auditor pusat. Jangan sampai ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang korupsi karena bisa saja ada permainan mark up dalam tagihan maupun pembayaran, yang berimbas pada lama nya pembayaran BPJS kepada pihak RS dan berdampak pada pelayanan RS atas pasien peserta BPJS yang terus menurun. (Andara Yuni)