JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil, menargetkan pembahasan RUU Jabatan Hakim selesai sebelum September 2019. Sebab, jika tidak selesai, oembahasan kembali ke awal, tidak bisa dilanjutkan oleh anggota DPR yang baru.
“Untuk mengejar itu, kami sudah menggelar rapat pleno di Komisi III. Dalam waktu dekat, kalau tidak salah, tanggal 21, kami mengundang Menkum HAM untuk menyegerakan sejumlah RUU yang belum selesai,” ujar politisi PKS ini, dalam diskusi di Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Selain RUU Jabatan Hakim, kata dia, DPR juga tengah membahas RUU lainnya, yakni RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Permasyarakatan, dan RUU KUHP.
“Jadi kami minta bisa segera diselesaikan di masa periode ini. Kalau tidak selesai, tidak ada jaminan tidak ada perintah untuk melanjutkannya dan harus diulang kembali, dan ini butuh waktu dan uang sudah digelontorkan,” ujarnya.
“Ketua DPR punya komitmen beberapa undang-undang yang sedang ditangani itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu Juni sampai September,” imbuhnya. (Gan)
