DPRD Banten Ganjal Program Sekolah Gratis

0
Ketua Komisi V DPRD Banten Bidang Kesejahtraan Rakyat, Fitron Nur Ikhsan

SERANG (Suara Karya): Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dengan program sekolah gratis bagi masyarakat di delapan kabupaten/kota yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bakal tidak disetujui DPRD setempat. Pengganjalan program itu, terungkap dalam Diskusi & Debat Gubernur Banten yang diselenggakan Organizer Forum komite Sekolah Tangerang Raya, di Tangerang, Selasa (31/7).

Ketua Komisi V DPRD Banten Bidang Kesejahtraan Rakyat, Fitron Nur Ikhsan saat dikonfirmasi suarakarya.co.id melalui pesan whatsapp (WA) kemarin petang, mengaku sedang berada di Kantor Kemendikbud Jakarta. Tentang keberadannya di kantor Kemendikbud tersebut, Fitron mengaku sedang konsultasi berkaitan dengan pernyataannya menolak program pendidikan gratis yang digagas oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. “Sedang konsultasi soal hal tersebut pak,” katanya singkat.

Untuk diketahui Pelaksanaan Diskusi & Debat Gubernur Banten bersama ketua komisi V DPRD Banten dan Forum Komite Sekolah tersebut, juga dihadiri oleh sejumlah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen dengan dunia pendidikan, yakni Marcel dari Cipete dan Ayib (Karawaci). “Menolak sekolah gratis…anggaran sekolah gratis dari APBD tidak akan disetujui,” kata Fitron Komisi V DPRD Banten yang membidangi pendidikan, dalam acara itu.

Sebelumnya Gubernur Banten, Wahidin Halim memastikan, pendidikan gratis untuk SMA/SMK akan diberlakukan di delapan kabupaten/kota. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sekolah gratis tersebut, diperkirakan akan mencapai Rp 2 triliun/tahun.

“Gratis itu, sudah kepala sekolah jangan mintain duit, komite sekolah jangan mintain duit. Itu gratis namanya, susah-susah amat nerejemahinnya,” kata Wahidin, dalam suatu wawancara beberapa waktu lalu. Selama ini, masyarakat banyak mengeluh adanya iuran untuk pembangunan sekolah, tambahnya.

Wahidin menyebutkan, untuk gaji guru, akan dibiayai dari Bosda. “ Kami akan lihat rancangan dari komite, keperluan apa saja mereka,” tegasnya.

Mantan Sekretaris Disdikbud Banten, Ardius Prihartono yang ikut mengkaji tentang sekolah gratis ini menyebutkan, anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mencapai Rp 2 triliun.

“Hitung-hitungan kami itu untuk belanja langsung sekitar Rp 1,1 triliun. Sementara, belanja tidak langsung Rp 800 jutaan. Kurang lebih total Rp 2 triliun,” katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina (pensiun sebulan lalu) yang mengetahui banyak tentang rencana sekolah gratis ini menyebutkan, alokasi BOS 2018 sebesar Rp 1,8 hingga Rp 2 juta per siswa per tahun. Sementara, untuk SMK sebesar Rp 2,1 juta sampai Rp 2,4 juta per siswa per tahun.

“Tinggal bagaimana dinas pendidikan memformulasi terhadap jenis sekolahnya. Karena, SMA teknolologi tidak boleh sama dengan yang administrasi perkantoran,” katanya.

Karena menurut Hudaya, kebutuhan alat praktik dan bahan praktik berbeda. “Kalau hanya sekadar administrasi perkantoran kan biasa,” ucapnya.

Selain itu, menurut dia, perlu dipertimbangkan lokasi SMA, karena hal tersebut menyangkut dengan angka partisipasi kasar (APK).

“Kebutuhan sekolah itu kan menyangkut APK. Itu kan paling tinggi Kota Serang. Berapa untuk Serang dan Tangerang jangan sampai disamakan,” tuturnya. (Wis)