DPRD Gorontalo Utara Dorong Inovasi Penegakkan Perda

0
Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Husain Pateda. (foto ist)

GORONTALO (Suara Karya): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam penegakkan peraturan daerah (Perda).

Hal itu diungkap legislator Gorontalo Utara, Husain Pateda, di Gorontalo, Kamis, terkait evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap kurang maksimalnya penegakkan Perda di daerah itu.

“Sudah banyak produk Perda yang dihasilkan, namun implementasinya di lapangan masih belum maksimal,” ujarnya.

Solusinya kata politisi partai Hanura itu, adalah inovasi penegakkan Perda oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Seperti penegakkan Perda Hewan Lepas yang penerapannya di lapangan dinilai tidak maksimal.

OPD yang bersangkutan seperti Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), harus mampu melaksanakan metode yang lebih inovatif.

“Jika penerapan Perda terlalu monoton, dapat berujung pada lemahnya penerapan di lapangan, serta berpotensi munculnya beragam komplain dari masyarakat,” ujarnya.

Ia pun berharap, pemerintah daerah mengkaji ulang alokasi anggaran untuk OPD yang bertugas menegakkan Perda, mengingat dukungan anggaran sangat penting dalam implementasi kinerja di lapangan.

Alokasi anggaran yang cukup kata Husain, akan memaksimalkan kinerja aparat dalam penegakkan Perda yang memang mau tidak mau harus dilaksanakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar setempat, Jost Pomalingo mengatakan, dalam upaya penegakkan Perda yang dilakukan pihaknya, dinilai sudah maksimal.

“Ada standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dalam penegakkan Perda, seperti Perda hewan lepas,” ujarnya.

Maka pendekatan persuasif lebih diprioritaskan, agar masyarakat bisa lebih memahami untuk tidak melepasliar ternak peliharaannya.

Saat operasi penertiban dilakukan kata ia, tindakan mengkandangkan ternak harus dilakukan.

Namun kendala di lapangan, rata-rata pemilik ternak tidak memiliki kandang, menyebabkan penegakkan Perda sesuai SOP sering berkendala.

Namun ia optimistis, sinergitas seluruh OPD dalam penerapan Perda, akan menyukseskan tujuan penegakkannya.

Sebab banyak hal yang perlu dilakukan dalam menerapkan Perda, baik dari segi penyuluhan dalam membangkitkan kesadaran masyarakat, maupun memperhatikan faktor sosial ekonomi lainnya. (Eisenhower Kalengkongan)