DPRD Jabar Prihatin Kasus OTT Bupati Cianjur

0
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. (Dok Humas DPRD Jabar)

BANDUNG (Suara Karya): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

“Sangat prihatin ya, kami sangat prihatin (OTT KPK terhadap Bupati Cianjur),” kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Kota Bandung, Kamis (13/12/2018).

Menurut Ineu, adanya kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat yang kembali tercokok KPK menandakan bahwa upaya pencegahan dini terkait antisipasi korupsi harus lebih ditingkatkan lagi.

“Berarti kalau ada OTT lagi, maka perlu ada upaya pencegahan dini terkait hal-hal perizinan, mutasi rotasi, masalah kegiatan, ke depan supaya terkait dengan pencegahan, pencegahan lebih banyak dilakukan,” kata dia.

Selain itu, lanjut Ineu, untuk mencegahan terjadinya tindak pidana korupsi tidak bisa hanya memperhatikan aspek sistem pencegahan semata atau individunya semata namun kedua aspek tersebut harus sama-sama diperhatikan.

“Dua-duanya harus diperbaiki (sistem dan individu) ya, karena dengan sistem yang ada tapi SDM nya juga harus siap melaksanakan itu karena terkait pencegahan itu harus siap dua-duanya,” katanya.

Dia menuturkan seharusnya ada tim pengawas khusus yang diturunkan KPK atau pihak terkait saat eksekutif dan legislatif bertemu membahas sebuah hal seperti tentang pembahasan anggaran.

“Pencegahan itu, selalu pada ikut dari awal perencanaan pembahasan ada tim pencegahan maka itu akan lebih enak kan. Jadi kita lebih terantisipasi awal,” kata dia.

Berdasarkan penuturan KPK dan Kementerian Dalam Negeri, kata Ineu, urusan terkait perizinan, mutasi atau rotasi di sebuah pemerintahan daerah memang rawan korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, pengawasan dini terhadap hal-hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. (Puruhita AH)