Dukung Ajukan Banding Pasca Putusan PTUN, PKS Bantah Sehati dengan HTI

0
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa partainya mendukung langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan banding setelah gugatannya ditolak majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Namun demikian, dia membantah bahwa partainya dikatakan telah sehati dengan HTI dalam memperjuangkan negara Indonesia menjadi negara khilafah. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa partainya justru dikafirkan oleh ormas yang telah dibekukan oleh pemerintah tersebut.

“PKS itu salah satu yang dikafirkan oleh HTI. Mengapa? karena PKS ‘kan berdemokrasi,” ujar Hidayat dalam diskusi di Press Room DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, HTI telah mengkafirkan PKS lantaran partai besutan Sohibul Imam tersebut kini mengikuti kontestasi pemilu. Sebab, kata dia, HTI menyebut partai politik dan pemilu demokrasi itu kafir.

“PKS jelas bagian dari Indonesia dan mematuhi konstitusi, UUD 1945, Pancasila dan NKRI. Bahkan yang mensosialisasikan tentang empat pilar itu kan ketuanya adalah mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid,” katanya.

Bahkan ujar mantan Presiden PKS ini, pihaknya telah melaporkan kepada Polisi pihak yang menyebarkan spanduk bahwa PKS mendukung HTI. Spanduk tersebut sebelumnya didapati di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (3/5/2018).

Spanduk yang mencatut logo PKS juga mendukung sistem khilafah diterapkan di Indonesia, yakni ‘Membawa Misi Merubah Negara Demokrasi Menjadi Sistem Khilafah Islamiyah’.

“Sudah dilaporkan ke polisi. Namun aneh ya, sampai saat ini polisi enggak nangkap yang pasang spanduk. Itu mungkin genderuwo yang tangkap. Atau sontoloyo yang tangkap,” katanya.

Hidayat kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak terkait dengan HTI yang dicatut dalam spanduk tersebut. “Sikap kami jelas bahwa kami tidak dalam posisi yang ada dalam spanduk-spanduk itu, karena justru dikafirkan oleh mereka,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, keputusan majelis hakim yang menolak gugatan HTI harus dihormati. Namun, dia menyarankan HTI mengajukan banding.

“PKS menyerahkan pada HTI tapi untuk menjaga kebebasan berkumpul dan berserikat sebaiknya HTI banding,” kata Mardani.

PTUN DKI Jakarta sebelumnya menolak gugatan HTI soal pembubaran organisasi massa tersebut oleh pemerintah. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, HTI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. “Menolak gugatan penguggat (HTI) untuk seluruhnya,” kata hakim ketua Tri Cahya Indra Permana saat membacakan putusan dalam sidang di PTUN, Jakarta.

Dengan demikian, HTI tetap berstatus ormas terlarang di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. (Gan)