Dukung Dana Keluharan, PDIP Minta Program Dana Desa Dievaluasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi II DPR, Budiman Soedjatmiko menegaskan bahwa kemiskinan tidak saja menjadi persoalan yang dihadapi  di desa-desa, karena perasalan yang sama, juga terjadi di kota. Karena itu, perlu ada evaluasi terkait program dana desa yang sudah berjalan, dan perlu dipikirkan mengalokasikan dana kelurahan.

“Munculnya dana kelurahan sekarang ini berasal dari usulan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Bahwa kemiskinan itu bukan saja di desa, melainkan di kota-kota juga banyak. Usulan itu sejak 2016 dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan daerah lain. Karena itu perlu evaluasi dana desa dan perlunya mengalokasikan dana kelurahan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, dalam forum legislasi ‘Polemik Dana Kelurahan’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Selain Budiman, dalam acara itu hadir pula pembicara lainnya, yaitu Nizar Zahro (Gerindra), TB. Ace Hasan Sadzily (Golkar), dan Yandri Soesanto (PAN).

Budiman mengatakan, dana desa tahun 2019 (APBN) jumlahnya mencapai Rp 73 triliun. Dana desa ini berdampak pada bergeraknya perekonomian rakyat. Khususnya usaha kecil menengah (UKM).

Selain itu, katanya, ada perbaikan infrastruktur dan usaha lainnya. Hanya saja, ujar Budiman, kemiskinan itu tak hanya ada di desa. Tapi juga terjadi di kota-kota.

“Sejak tahun 2016, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bima Arya di Bogor, Hj. Airin Rahmi di Tangsel, dan lain-lain yang tergabung dalam Apeksi menyampaikan itu ke Presiden Jokowi. Baru sekarang ini ada rencana untuk dikonkretkan,” kata Budiman menambahkan.

Karena itu, jika revisi UU Dana Desa disetujui oleh Gerindra dan PAN, maka dana kelurahan itu akan bisa direalisasikan. “Persetujuan DPR diperlukan untuk mengeksekusi dana kelurahan. APBN memiliki pagu menopang 8.300 kelurahan,” katanya.

Rp3 triliun untuk 8.300 kelurahan, tiap kelurahan akan mendapat Rp 300 juta hingga Rp 400 juta per tahun. Namun, alokasi dana ini tak akan dipukul rata, karena akan tergantung jumlah penduduk.

Sementara itu, Nizar Zahro dan Yandri Susanto akan mendukung dana kelurahan tersebut, jika ada payung hukumnya. Sebab, dalam APBN 2019 tak ada alokasi anggaran untuk dana kelurahan tersebut.

“Kalau  regulasi, aturannya ada, Gerindra mendukung. Sebab, di RUU APBN 2019 tak ada dana kelurahan. Yang ada dana transfer daerah, dana desa dan dana alokasi khusus,” tambahnya.

Sebelumnya pemerintah menetapkan dana desa sebesar Rp 60 triliun APBN 2018, dan dana transfer daerah Rp 706,1 triliun. Dana itu akan dievaluasi pemerintah (Kemendagri, Kementeriandes dan PDT,  Menteri Transmigrasi, dan Menkeu RI.

Data BPS menujukkan jumlah penduduk miskin di berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018 dari sebelumnya sebanyak 26,58 juta orang pada September 2017. (Gan)