PURWAKARTA (Suara Karya): Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina adalah komitmen kemanusiaan yang harus terus digelorakan oleh semua bangsa di dunia, terutama umat Islam.
Penjajahan oleh zionis Israel atas Palestina adalah wajah buruk kolonialisme, bertentangan dengan nalar kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan.
Selaras dengan amanat konstitusi UUD 1945, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan.
Karena itu, tidak ada kompromi bagi siapapun, baik itu pemerintah maupun capres, yang pernyataan sikapnya bernada menoleransi adanya penjajahan Zionis Israel atas Palestina.
Demikian, antara lain, ditegaskan ratusan ulama di Jawa Barat saat menyikapi pernyataan capres Prabowo yang menyebutkan bahwa rencana pemindahan kedutaan besar Australia untuk Israel ke Yerusalem bukan masalah bagi Indonesia.
Hadir dalam acara pernyataan sikap yang digelar di Purwakarta, Minggu (25/11/2018) itu, KH.Abun Bunyamin, KH. A. Aziz Afandi, KH. Soleh Nasihin, Buya Hardi, dan ratusan ulama se-Jawa Barat, yang sedang menggelar Halaqah Ulama.
Sementara hakaqah yang bertema “Ekonomi Kreatif Berbasis Pesantren” itu menampilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai pembicara. Dalam acara itu juga hadir Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq, dan Rais Syuriah PBNU KH. Manarul Hidayat.
Para ulama menganggap, pernyataan capres Prabowo merusak komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi, ini berkaitan dengan Yerusalem, yang merupakan Tanah Suci ketiga umat Islam..
“Kami heran dengan sikap Pak Prabowo yang seolah tidak mengerti sejarah, tidak paham konstitusi dan bertentangan dengan sikap mayoritas warga Indonesia.” tutur Asep Syarifuddin, Ketua Himpunan Pengusaha Nahdiyyin (HPN) Jawa Barat.
Senada dengan Asep, Ketua Relawan Koper Jamin, A. Zaki menyesalkan pernyataan Prabowo itu. (Mistqola)
