Dukungan Pemda Kian Besar, Tahun Depan Ada Formasi 600 ribu Guru ASN PPPK

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan guru. Tahun depan, tersedia formasi 600 ribu guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Formasi yang besar itu berkat dukungan Pemda yang makin besar,” kata Nadiem saat dialog dengan Kepala Sekolah Penggerak di SD Negeri 28 Pontianak Utara, Kalimantan Barat, Senin (24/10/22).

Karena itu, Nadiem berharap agar semua guru honorer dapat segera mendaftar sebagai ASN PPPK pada 2023. “Ini akan rekrutmen terbesar sepanjang sejarah ini. Upaya ini akan kita lakukan hingga kebutuhan guru terpenuhi,” ujarnya.

Dijelaskan, pemerintah pada 2021 telah menerima 300 ribu guru honorer menjadi PPPK. Tahun ini, formasi bertambah menjadi 319 ribu. Berkat dukungan Pemda, jumlahnya bisa ditingkatkan maksimal hingga 600 ribu guru.

Mendikbudristek menekankan, ketersediaan formasi guru ASN PPPK sangat tergantung pada dukungan Pemda saat mengajukan usulan. “Guru honorer akan jadi ASN PPPK jika Pemda mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya,” kata Mendikbudristek.

Karena itu, lanjut Nadiem, pihak bekerja sama dengan Pemda dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar guru honorer bisa menjadi ASN PPPK.

Kemdikbudristek akan dorong perubahan pada aturan seleksi guru ASN PPPK. Hal itu untuk mengakomodasi masukan dari para guru honorer, sehingga tercipta seleksi yang makin berkeadilan.

“Kita prioritaskan guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini,” katanya.

Menanggapi masalah PPPK di Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan salah satu penyebab kekurangan guru di wilayahnya karena banyak yang memasuki masa purna tugas setiap tahun. Karena itu, Pemda Kota Pontianak telah mengambil beberapa langkah strategis.

“Tahun ini ada 456 PPPK yang kita rekrut, selain tenaga kerja yang kita rekrut dengan pemberian gaji dari Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) senilai Upah Minimum Regional (UMR) yaitu Rp2,7 juta,” kata Edi yang disambut meriah para guru.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani menyatakan, formasi ASN PPPK bagi Tenaga Kependidikan telah diusulkan untuk tahun 2023.

“Tenaga kependidikan yang bisa diusulkan adalah mereka yang mempunyai jabatan fungsional seperti pustakawan, laboran, kepala laboratorium,” tutur Nunuk. (Tri Wahyuni)