Evaluasi Umrah di Masa Pandemi, Diusulkan: Lokasi Karantina Juga Bisa Dibuat Aja?

0

JAKARTA (Suara Karya): Keberangkatan jemaah umrah Indonesia di masa pandemi covid-19 telah berlangsung hampir satu bulan. Dimulai pada 8 Januari 2022, saat ini sudah lebih dari 8 ribu jemaah Indonesia terbang ke Arab Saudi untuk ibadah umrah.

Dalam evaluasi yang dilakukan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag secara daring, Rabu (2/2/22) mengemuka beberapa usulan dan rencana perbaikan agar pelaksanaan ibadah umrah semakin lebih aman dan nyaman.

Evaluasi dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, Satgas Penanganan Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soetta, Kantor Imigrasi Soetta, Otoritas Bandara Soetta, Angkasa Pura II Soetta, Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI), dan 8 Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Asosiasi Asuransi Umrah.

Dirjen Hilman Latief menjelaskan skema One Gate Policy (OGP) pemberangkatan jemaah umrah dinilai baik dan berhasil. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya kasus jemaah umrah yang positif saat berangkat dan tiba di Arab Saudi.

“Karena itu, skema OGP akan tetap dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1332 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19,” tuturnya.

Untuk pelaksanaan screening kesehatan, menurut Hilman, bisa dilakukan di asrama haji atau hotel. “Pelaksanaan di asrama haji agar menjadi standar dan pola penanganan jemaah sebelum keberangkatan umrah di hotel-hotel,” ucapnya.

Terkait karantina kepulangan, rapat menyepakati sejumlah masukan bagi PHRI dan hotel yang menjadi tempat karantina kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), termasuk jemaah umrah. Masukan itu, antara lain, meminta pihak hotel untuk memperhatikan variasi dan kecukupan menu makanan bagi jemaah umrah.

Selain itu, hotel juga diminta melakukan standarisasi fasilitas, sarana dan prasarana di dalam kamar agar jemaah merasa aman, nyaman, dan tetap dapat memelihara kesehatannya selama masa karantina. Terutama hal-hal terkait sirkulasi udara, ruang gerak penghuni kamar dan kecukupan sinar matahari.

“Hasil evaluasi juga mendorong pihak hotel untuk mengatur flow pergantian antar penghuni kamar agar tidak terlalu dekat antara penghuni yang masuk dengan yang keluar. Mereka juga minta hotel memperhatikan higienitas kamar,” paparnya.

Hilman menambahkan, pihaknya dalam
waktu dekat akan mengundang hotel-hotel tempat screening kesehatan dan karantina untuk berbagi koordinasi SOP dan teknis pelaksanaan karantina bagi jemaah umrah.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, lanjut Hilman, juga meminta seluruh PPIU untuk memastikan sudah memiliki jaminan pemesanan (booking) kamar hotel untuk karantina kepulangan bagi jemaah umrahnya, sejak saat merek diberangkatkan. Hal itu penting agar tidak terjadi kasus jemaah terlantar, lantaran tak kunjung dapat kepastian tempat karantina.

Rapat evaluasi juga menyepakati kemungkinan dilakukannya Tes PCR pembanding. Tes itu akan mengikuti ketentuan dan koordinasi dilakukan melalui KKP dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.

“Tes PCR pembanding hanya dapat dilakukan untuk exit test PCR dan dilaksanakan oleh laboratorium/rumah sakit milik pemerintah,” ucap Hilman.

Terkait kemungkinan digunakannya bandara selain Soekarno-Hatta untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah, Hilman mengatakan, hal itu merupakan kewenangan Satgas Nasional Penanganan Covid-19.

Sebab, pembukaan akses kedatangan warga dari luar negeri ke Indonesia juga berkaitan dengan kesiapan fasilitas bandara dan sarana karantinanya.

“Kementerian Agama akan bersurat ke BNPB untuk mengusulkan pembukaan bandara di kota lain sebagai tempat pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah sebagai langkah antisipatif penumpukan dan over load di Bandara Soekarno Hatta,” katanyam

Hilman menambahkan, pihaknya beberapa waktu telah berkunjung ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Selain membahas penyelenggaraan ibadah haji, juga menyampaikan harapan agar kebijakan karantina institusional di Arab Saudi bisa dihapus.

“Mudah-mudahan harapan itu bisa segera terwujud dengan adanya kartu vaksinasi covid yang diterbitkan Kemenkes dan integrasi dalam aplikasi pedulilindungi dan tawakalna,” ujarnya.

Keberangkatan jemaah umrah yang jumlahnya sudah mencapai 8.000 lebih, tanpa adanya kasus jemaah positif covid19 menjadi poin penting bagi Kementerian Luar Negeri RI, melalui perwakilannya di Arab Saudi.

Mereka akan berdiplomasi dan negosiasi terkait kemungkinan dihapusnya keharusan karantina institusional bagi jemaah umrah. (Tri Wahyuni)