Fahri Hamzah Desak Pemerintah Tuntaskan Persoalan Devisit BPJS Kesehatan

0
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Fahri Hamzah mengatakan, defisit yang tengah dialami oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus segera dituntaskan. Hal itu perlu dilakukan, agar lembaga jaminan kesehatan tersebut tidak terus-menerus bersandiwara dengan keterbatasan yang dimilikinya.

“Jika permasalahan itu tidak segera dituntaskan, maka semua pihak juga bersandiwara dengan rakyat dalam hal proses pelayanan kepada mereka,” ujar Fahri, saat membuka Focus Group Discussion, membahas tentang BPJS Kesehatan bersama beberapa narasumber dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Menurut Fahri, FGD ini diniatkan untuk menemukan masalah yang mungkin akan dibawa dalam rapat konsultasi dan rapat kerja yang lebih luas dengan para pejabat pemangku kepentingan, khususnya di dalam pemerintahan.

“Karena kemarin kami juga sudah melakukan kunjungan ke BPJS, dan juga bertemu dengan beberapa pihak yang memiliki dan berkaitan dengan situasi yang kita hadapi dalam implementasi sistem penjaminan nasionak kita, yang umurnya relatif baru,” katanya.

Namun keberadaan lembaga penjaminan yang baru ini, lanjut politis dari PKS itu, tidak boleh gagal karena apa pun mandat dari perlindungan universal ini adalah mandat dari konstitusi dan Undang-Undang (UU). Secara khusus dalam konstitusi, pembukaan yang tidak pernah diubah yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

“Kata-kata perlindungan di situ, tentu berkaitan atau berhubungan dengan perlindungan, dalam hal ini jaminan kesehatan bagi masyarakat sebagai jaminan dasar. Selain jaminan-jaminan sebagai pemenuh dari tujuan bernegara,” papar Fahri.

Maka dari itu, sambung Fahri, pihaknya ingin mendengar dari pihak BPJS Kesehatan, dengan harapan nantinya bisa dibahas dalam komisi-komisi terkait di DPR. Sehingga nanti saat rapat dengan pemerintah, DPR bisa mengambil kesimpulan yang lebih tajam.

“Secara umum, temuan yang kemarin kita miliki lebih daripada bagaimana mengatasi devisit yang bisa berakibat pada berkurangnya pelayanan. Bagaimana memberikan ruang kepada BPJS untuk mengambil solusi yang permanen,” ujar Fahri. (Gan)