Fahri Hamzah Minta KPK Tak Intervensi Urusan Lapas

0
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) diminta tidak terlalu jauh mengintervensi urusan lembaga pemasyarakatan (lapas). Sebaliknya, lebih baik KPK mengurus internal lembaganya, mengingat lembaga itu tidak mengerti untuk mengurus Lapas.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/7).

“Jangan terlalu jauh KPK mencampuri urusan lapas. Karena, KPK tidak mengerti untuk mengurus Lapas. Urus diri sendiri aja belum beres kok,” ujar politisi PKS ini.

Dia mengatakan hal itu, terkait keterlibatan KPK di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Fahri mengatakan, apa yang sudah ada di Lapas Sukamiskin saat ini sudah baik. Lapas yang berdiri pada jaman Belanda yang kini sudah berumur 100 tahun itu, sudah seharusnya menjadi pola pembinaan paling baik yang ada di seluruh Indonesia.

Menurut dia, banyak warga binaan yang berada di Sukamiskin bukan orang sembarangan. Bahkan ada guru-guru besar dan orang-orang pintar yang menginginkan bisa membaca buku, menulis, ataupun hal lainnya yang mengasah kreativitas.

Namun, saat ini aktivitas itu sudah dilarang. Fahri pun menegaskan, kegiatan membaca dan menulis tidak seharusnya dilarang.

“Mungkin pihak KPK kaget melihat apa yang dilakukan warga binaan seperti pengajian tidak perlu dilakukan, karena mereka mengganggap koruptor itu orang jahat dan enggak perlu ada pengajian, dan merekapun menilai koruptor tak perlu baca buku. Mungkin begitu pemikiranya,” ujar Fahri.

Padahal, katanya, itu mentalitas yang umurnya sudah dua abad yang lalu. Apalagi, sekarang era demokrasi dan era Hak Asasi Manusia (human rights). Sehingga mentalitas KPK salah dan perlu diperbaiki.

Fahri pun menilai bahwa KPK sudah mengintervensi proses pasca peradilan yang tidak seharusnya bukan kewenangannya.

“Namun mengapa setelah warga binaan tersebut di pindahkan ke Sukamiskin, kenapa harus diprotes dengan semua fasilitas yang ada?. Seharusnya bisa disamakan, kenapa harus dibeda-bedakan. Sedangkan barang-barang yang berada di KPK lebih mewah dan mahal,” katanya. (Sugandi)