JENEWA (Suara Karya): Para pejabat militer dari faksi-faksi berseteru dalam konflik di Libya mulai menjalani pembicaraan yang diperantarai Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Senin (3/2).
Pembicaraan itu ditujukan untuk menjamin pelaksanaan gencatan senjata setelah pertempuran berlangsung selama 10 bulan di daerah pinggiran ibu kota negara, Tripoli.
Perundingan “Komisi Militer Gabungan Libya” itu diikuti oleh lima pejabat senior dari Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan komandan di wilayah timur, Khalifa Haftar, dan lima pejabat Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), yang diakui masyarakat internasional.
Haftar telah melancarkan serangan sejak April untuk merebut kendali Tripoli, tempat GNA berada. Pertempuran itu telah membuat lebih dari 150.000 orang mengungsi dan menambah keterlibatan kekuatan-kekuatan asing.
Pembicaraan militer itu berlangsung dua pekan setelah pelaksanaan pertemuan puncak internasional di Berlin, yang dipusatkan pada upaya untuk memetakan jalan menuju penyelesaian politik serta menerapkan embargo senjata oleh PBB, yang kerap dilanggar.
Haftar telah mendapat bantuan materi dari berbagai negara, termasuk Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania dan Rusia, menurut para pakar dan diplomat PBB. Sementara itu, pemerintah Libya mendapat bantuan militer dari Turki.
Perundingan di Jenewa digelar untuk membangun kepercayaan serta melaksanakan mekanisme pengawasan gencatan senjata, kata beberapa diplomat.
Pembicaraan Jenewa itu dipimpin oleh Utusan Khusus PBB Ghassan Salam. (Bobby MZ)